Ribuan Anak di Grobogan Belum Sekolah di Tahun Ajaran Baru 2025/2026
Tahun ajaran baru 2025/2026 telah dimulai, namun ironisnya, ribuan anak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah masih belum mengenyam pendidikan. Data terbaru per pekan pertama Agustus 2025 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan: 11.778 anak tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS). Angka ini didapatkan setelah pemutakhiran data pasca-tahun ajaran baru dimulai.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Grobogan, Sutomo, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil pemutakhiran data terbaru. Upaya pengentasan ATS telah dilakukan, namun hasilnya belum optimal. Proyek percontohan kerjasama UNICEF dan Pusdatin Kemendikbudristek sejak Mei 2024 di enam desa di Grobogan, mengungkap fakta mengejutkan.
“Sejak Mei 2024, Grobogan menjadi daerah pilot project kerja sama UNICEF dan Pusdatin Kemendikbudristek untuk pemetaan dan intervensi ATS di enam desa. Dari situ, kami menemukan 18.054 anak masuk kategori ATS,” ujar Sutomo pada Jumat, 8 Agustus 2025. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi dalam mengatasi masalah ATS di Grobogan.
Dari 18.054 anak yang awalnya teridentifikasi sebagai ATS, sebanyak 4.356 anak berhasil kembali bersekolah berkat program uji coba tersebut. Namun, masih ada 13.697 anak yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, dan satu anak lagi yang belum dapat diverifikasi datanya. Meskipun jumlah ATS menurun setelah program tersebut, penurunannya belum signifikan.
Berbagai faktor kompleks menjadi penyebab tingginya angka ATS di Grobogan. Sutomo menyebutkan beberapa faktor kunci, diantaranya adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, masalah sosial, dan kendala administrasi kependudukan. Penanganan masalah ini, menurutnya, memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaborasi antar berbagai pihak.
“Masalah ATS bukan hanya urusan pendidikan. Harus ada kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan pihak lain. Kalau tidak, sulit untuk menurunkan angka ini secara drastis,” tegas Sutomo. Pernyataan ini menekankan pentingnya sinergi antar instansi pemerintah dalam mengatasi masalah ini.
Sayangnya, hingga saat ini koordinasi lintas sektor yang intensif setelah proyek percontohan tersebut belum terlihat secara nyata. Dinas Pendidikan berharap, dengan data yang lebih valid, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat segera berkolaborasi untuk penanganan ATS yang lebih sistematis dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, perlu dilakukan investigasi mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mendasari mengapa 13.697 anak masih membutuhkan intervensi lebih lanjut. Apakah hal ini terkait dengan kendala akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan yang kurang memadai, atau faktor-faktor lainnya? Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai kendala administrasi kependudukan yang disebutkan sebagai salah satu faktor penyebab ATS. Apakah proses administrasi kependudukan yang rumit menjadi hambatan bagi anak-anak untuk masuk sekolah? Jika ya, perlu ada upaya untuk menyederhanakan proses tersebut agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Terakhir, perlu ada program pendampingan dan dukungan yang berkelanjutan bagi anak-anak yang telah kembali bersekolah agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Program ini dapat mencakup bantuan biaya pendidikan, bantuan nutrisi, dan bimbingan belajar. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan angka ATS di Grobogan dapat ditekan secara signifikan.
