JAKARTA, 6 Agustus 2025 – Pemerintah Indonesia memberikan insentif kepada guru non-ASN dan pendidik di sektor pendidikan non-formal sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Program ini diluncurkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta. Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pendidik.
Program yang bertajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” ini merupakan tiga program strategis Kemendikdasmen. Program ini mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Presiden menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru dan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.
Salah satu program tersebut adalah pemberian insentif kepada 12.500 guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 atau D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program ini berkolaborasi dengan 112 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan program RPL, guru-guru yang telah berpengalaman akan mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang telah mereka miliki.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif sebesar Rp300.000 kepada 341.248 guru honorer selama tujuh bulan. Total insentif yang diterima setiap guru mencapai Rp2,1 juta yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang selama ini berkontribusi besar terhadap dunia pendidikan.
Program lain meliputi bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300.000 selama dua bulan untuk 253.407 guru PAUD non-formal. Pemerintah juga menyalurkan tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di seluruh Indonesia. Tunjangan sertifikasi diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme para guru dalam menjalankan tugasnya.
“Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru merupakan tiga program strategis Kemendikdasmen dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan para guru.
“Guru kita lebih sejahtera dengan hadirnya negara, ditambah dengan nilai-nilai yang itu sangat bermanfaat bagi guru,” ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, seusai menghadiri peluncuran program tersebut. Gubernur Luthfi menyambut positif program ini sebagai bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan guru.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah lebih dulu memberikan insentif kepada guru non-ASN dan pendidik non-formal. Insentif ini berupa gaji atau honorarium yang setara dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk guru di satuan pendidikan negeri (SMA/SMK/SLB). Pembiayaan ini ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menjelaskan alokasi BOP Pendidikan Jateng tahun 2025 sebesar Rp472,381 miliar. Jumlah guru non-ASN atau guru tidak tetap (GTT) di satuan pendidikan negeri Jawa Tengah mencapai 3.043 orang, terdiri dari 1.313 guru SMA, 1.442 guru SMK, dan 288 guru SLB.
“Honorarium bagi guru non ASN termasuk guru tamu tersebut, ditanggung APBD Provinsi Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan,” kata Sadimin. Beliau juga menambahkan bahwa Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan untuk guru di satuan pendidikan swasta melalui skema belanja BOSDa. Alokasi BOSDa tahun 2025 sebesar Rp142,632 miliar.
“Tunjangan lain bagi guru non ASN yang belum sertifikasi itu juga ada. Kalau yang sudah sertifikasi sama dengan daerah lain. Bedanya guru non ASN (di Jateng) gajinya sudah UMK,” tambah Sadimin. Program Kemendikdasmen dinilai melengkapi upaya Pemprov Jateng, khususnya terkait insentif berupa BSU selama 7 bulan dengan nilai Rp 2,1 juta per guru.
Kebutuhan guru di Jawa Tengah, khususnya di SMAN/SMKN/SLBN, masih cukup besar. Hal ini dipengaruhi oleh pensiunnya sejumlah guru setiap tahun, dan kekurangan guru di SLB yang membutuhkan guru pendidikan luar biasa. Pemerintah diharapkan dapat terus berupaya memenuhi kebutuhan guru yang semakin meningkat.
