Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) dalam rangka persiapan pembentukan pemerintahan daerah khusus (Pemdasus).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa transisi menuju Pemdasus menjadi tahap penting agar IKN dapat beroperasi secara optimal sebagai pusat pemerintahan politik Indonesia. “Sesuai arahan Pak Jimly, kami harus mengetahui persiapan apa saja yang diperlukan agar IKN dapat menjadi pemdasus yang berjalan dengan baik ke depannya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).
Penguatan Kapasitas Melalui Kuliah Umum
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kuliah umum yang diisi oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003-2008. Kuliah umum tersebut memberikan wawasan mendalam bagi pegawai Otorita IKN terkait penyusunan struktur Pemdasus sebagai fondasi Ibu Kota Politik tahun 2028.
Jimly menekankan tiga pilar utama yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan Nusantara sebagai daerah khusus, yaitu constitution rules (aturan konstitusional), constitution institution (kelembagaan konstitusional), dan constitution culture (budaya konstitusional).
Memaknai IKN sebagai Ibu Kota Politik
Menurut Jimly, IKN sebagai Ibu Kota Politik tidak sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menyiapkan sistem administrasi, tata kelola, etika, serta melibatkan masyarakat lokal dan aspek sosial ekonomi secara menyeluruh. “Pahami IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam makna positif. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga aspek tertib administrasi dan budaya,” jelasnya.
Melalui kolaborasi ini, Otorita IKN berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang kuat secara hukum sekaligus menjadi contoh pembangunan berkelanjutan dan peradaban masa depan bangsa Indonesia.
Pengingat Penting dari Jimly Asshiddiqie
Jimly mengingatkan bahwa hancurnya suatu peradaban sering kali disebabkan oleh kualitas institusi yang rendah. Sebaliknya, kemajuan peradaban lahir dari institusi bermutu. “Mari kita tata kelembagaan bersama untuk membangun peradaban baru Indonesia,” ajaknya.
Ia juga menegaskan, setiap individu yang berada di kota Nusantara harus merasa bangga karena menjadi bagian dari sejarah pembangunan peradaban baru Indonesia yang berkelanjutan dan berwawasan maju.
