Jakarta – Proyek ambisius “family office” yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dipastikan tak akan menerima suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan tegas ini datang dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak mentah-mentah penggunaan APBN untuk membiayai proyek yang telah dicetuskan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Penolakan ini menandai babak baru dalam perjalanan proyek yang awalnya diharapkan dapat menjadi magnet investasi bagi Indonesia. Keputusan Menkeu Purbaya mengisyaratkan perubahan prioritas dalam pengelolaan keuangan negara, dengan fokus pada program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat dan terhindar dari potensi kebocoran anggaran.
Alasan Penolakan Pendanaan
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan secara gamblang alasan penolakan anggaran untuk proyek family office. Ia menilai bahwa pendanaan untuk proyek tersebut tidak sesuai dengan prioritas belanja negara saat ini.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025.
Penolakan ini juga mencerminkan fokus pemerintah pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Menkeu menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tanpa celah untuk kebocoran.
Proyek Family Office: Gagasan dan Tujuan
Awal Mula Gagasan
Gagasan mengenai family office pertama kali muncul pada Mei 2024, saat Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Tujuan Proyek
Proyek ini dirancang sebagai wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat, baik domestik maupun internasional. Tujuannya adalah menarik investasi dalam jumlah besar ke Indonesia.
Target Investasi
Luhut pernah menargetkan proyek ini mampu menarik investasi hingga $500 miliar AS (sekitar Rp8.151 triliun) dalam beberapa tahun.
Nasib Proyek di Era Prabowo
Luhut Tetap Berkomitmen
Meskipun terjadi pergantian pemerintahan, Luhut, yang kini menjabat sebagai Ketua DEN, tetap berkomitmen untuk merealisasikan proyek ini.
Pada 28 Juli 2025, Luhut berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil keputusan final agar proyek dapat segera dieksekusi.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” ujarnya.
Inspirasi dari Negara Lain
Proyek family office ini terinspirasi dari kesuksesan negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi. Negara-negara tersebut dikenal memiliki regulasi keuangan yang stabil dan mampu menarik modal besar.
Dampak Penolakan APBN
Dengan ditolaknya pendanaan dari APBN oleh Menkeu Purbaya, proyek family office kini harus mencari sumber pendanaan lain. DEN diharapkan dapat mengandalkan inisiatif sendiri serta dukungan dari investor swasta.
Pentingnya Efisiensi Anggaran
Penolakan ini juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran secara lebih efisien dan efektif. Fokus utama adalah memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Mengenai efisiensi anggaran, berikut adalah pernyataan langsung dari Menkeu Purbaya:
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” tegasnya.
Dengan demikian, masa depan proyek family office kini berada di persimpangan jalan. Tanpa dukungan anggaran negara, proyek ini akan sangat bergantung pada kemampuan DEN dalam mencari sumber pendanaan alternatif dan meyakinkan investor swasta.
