Peningkatan kemacetan lalu lintas di kawasan Lingkar Padalarang dan Pertigaan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjadi sorotan utama. Kondisi ini tidak hanya dianggap sebagai masalah teknis semata, tetapi juga mencerminkan permasalahan yang lebih kompleks terkait perilaku pengguna jalan dan perencanaan tata ruang yang kurang berpihak pada kepentingan publik.
Warga dan aktivis lingkungan bersuara lantang, menyoroti dampak buruk yang ditimbulkan oleh kemacetan yang semakin parah. Berbagai solusi coba di tawarkan untuk mengatasi masalah ini, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penataan ulang ruang publik.
Titik Krusial Kemacetan
Beberapa titik yang menjadi sumber kemacetan di antaranya:
* Pertigaan Tagog
* G.A. Manulang
* Pasirhalang
* Ruas Jalan Cihaliwung
* Gedong Lima
* Panaris
Selain itu, kemacetan di Cimareme diperparah oleh aktivitas kendaraan berat dari kawasan industri.
Rencana Flyover dan Kritik dari Berbagai Pihak
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Dedi Mulyadi menggulirkan rencana pembangunan flyover di kawasan Cimareme sebagai solusi jangka panjang. Rencana tersebut mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak.
Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rencananya dalam rapat paripurna di DPRD KBB pada Kamis (19/6/2025).
“Cimareme dan Padalarang itu simpul kemacetan. Nanti saya bangunkan jembatan layang,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi.
Namun, rencana tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak.
Kritik Terhadap Pendekatan Pembangunan
Ketua LSM Trapawana Jawa Barat, David Riksa Buana, mengkritik pendekatan pembangunan yang dianggap terlalu berorientasi pada infrastruktur besar. Ia menilai hal tersebut berisiko mengabaikan aspek sosial dan ekologis.
“Flyover itu solusi instan yang seringkali hanya menguntungkan pengembang. Padahal, yang dibutuhkan warga adalah pelebaran jalan eksisting dan penataan ruang yang adil,” tegas David.
Pentingnya Penataan Ruang yang Berkelanjutan
David juga menyoroti rencana jalan lingkar Kota Baru yang akan menembus kawasan Cipatat. Ia menyarankan agar jalur tersebut dialihkan ke arah Cikuda-Rajamandala untuk menghindari kawasan lindung Karst Citatah yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Usulan dan Harapan Warga
Di sisi lain, warga mengusulkan solusi konkret untuk mengatasi kemacetan.
Beberapa solusi yang diusulkan warga:
* Pemasangan lampu lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan
* Pelebaran jalan
* Penataan trotoar
* Penataan pasar tumpah
Warga menekankan pentingnya disiplin lalu lintas dan penyediaan jalur alternatif yang layak.
David Riksa Buana menambahkan pentingnya menjadikan Lingkar Padalarang sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau.
“Kalau hanya mengandalkan flyover, kita akan kehilangan kesempatan membangun kota yang ramah bagi semua. Padahal, Lingkar Padalarang punya potensi besar untuk menjadi ruang publik dan ruang terbuka hijau,” tambahnya.
Minimnya Ruang Publik dan Perlunya Pendekatan Komunitas
Selain masalah kemacetan, minimnya ruang publik di KBB juga menjadi sorotan. David Riksa Buana mengkritik pemanfaatan aset bersejarah seperti PN Kertas dan Stasiun Padalarang yang dinilai belum optimal sebagai pusat ruang publik.
David mempertanyakan mengapa aset bersejarah itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Kenapa tidak dimohon ke Kementerian BUMN dan Keuangan agar aset bersejarah itu bisa dimanfaatkan untuk rakyat?” ujarnya.
David juga mengkritik penempatan Alun-Alun KBB yang dianggap tidak mencerminkan filosofi ruang rakyat.
“Alun-alun itu bukan sekadar taman. Ia harus menjadi pusat interaksi sosial dan budaya. Sayangnya, yang sekarang terlalu sempit dan tidak kontekstual,” katanya.
David mendorong Pemkab KBB untuk mengadopsi pendekatan Community Based Development dalam setiap rencana pembangunan.
“Kita butuh kota yang ramah terhadap alam dan seluruh penghuninya, bukan hanya manusia, tapi juga ekosistem yang menopang kehidupan,” pungkasnya.
Kesimpulan
Wacana ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebutuhan warga dan keberlanjutan lingkungan. Tanpa itu, kemacetan hanyalah gejala dari krisis tata ruang yang lebih dalam. Pemerintah daerah diharapkan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan komunitas, aktivis, dan warga terdampak sebelum mengambil keputusan strategis.
Kota yang baik dibangun dari bawah, dari suara mereka yang hidup di dalamnya.
