KPK mengungkap sumber uang yang dikembalikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan era Presiden Joko Widodo tahun 2024. Total dana yang telah disita dan dikembalikan mencapai hampir Rp 100 miliar.
Uang tersebut berasal dari agen travel haji dan umrah yang merupakan pembayaran dari jamaah untuk mendapatkan kuota haji khusus. Dana tersebut mengalir ke oknum di Kementerian Agama (Kemenag) melalui berbagai perantara.
Asal Usul Dana dan Alirannya
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menjelaskan bahwa uang yang dikembalikan berasal dari pembayaran jamaah kepada agen travel untuk mendapatkan kuota haji khusus. Dana tersebut kemudian diduga mengalir ke oknum di Kementerian Agama melalui berbagai perantara.
Perantara dalam Aliran Dana
Penyidik KPK tengah mendalami pihak-pihak yang menjadi perantara dalam aliran dana tersebut. Kemungkinan, jalur perantara melibatkan asosiasi agen haji dan umrah, serta pihak lain yang berperan menyalurkan dana ke pejabat Kemenag.
“Perantara-perantaranya apakah melalui asosiasi, ataukah melalui pihak lain, atau melalui asosiasi kemudian pihak lain ke Kementerian Agama, ini semuanya sedang kami dalami. Dari sini akan kami telusuri terkait dugaan aliran itu, dan sebagian uangnya sudah dilakukan penyitaan,” jelas Budi.
Penyitaan dan Pengembalian Keuangan Negara
Penyitaan uang tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pembuktian di pengadilan dan untuk mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.
Budi menekankan pentingnya kasus ini tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka atau kerugian negara, tetapi juga pada pengembalian keuangan negara.
Konfirmasi dan Penjelasan Ketua KPK
Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi bahwa lembaganya telah menerima pengembalian uang dalam jumlah besar dari sejumlah biro perjalanan dan asosiasi haji.
Setyo menyebutkan bahwa jumlah uang yang telah dikembalikan mencapai puluhan miliar rupiah, bahkan mendekati Rp 100 miliar.
Namun, Setyo menambahkan bahwa pimpinan KPK masih menunggu laporan rinci dari tim penyidik terkait pihak-pihak yang telah mengembalikan uang tersebut.
Setyo menegaskan, “Pasti akan kami kejar semaksimal mungkin selama ada informasi tentang aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, yang berkaitan dengan perkara ini.”
Penetapan Tersangka dan Momentum yang Tepat
KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Setyo menyatakan bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan pada momentum yang tepat.
“Itu kan relatif soal masalah waktu aja ya, saya yakin mungkin penyidik masih ada yang diperlukan untuk melengkapi pemberkasannya atau proses penyidikannya,” ujar Setyo.
Setyo menegaskan bahwa tidak ada masalah lain terkait pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan KPK sedang mengusut aliran uang ke pihak travel maupun oknum di Kementerian Agama.
Pencegahan dan Penyidikan
KPK telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan.
Penyidikan dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
