Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kedaulatan NKRI. Pernyataan dukungan ini disampaikan usai beliau menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatsus Batujajar, Bandung, Minggu (10/8). Kehadiran Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan menjadi sorotan utama dalam acara tersebut.
Sultan secara langsung turut serta dalam upacara tersebut. “Saya mengikuti acara secara penuh bersama Presiden, Wapres, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf di 3 matra,” ujarnya dalam keterangan pers. Ini menunjukan komitmen dan partisipasi aktif DPD RI dalam mengamankan NKRI. Upacara ini juga menandai apel pasukan operasional pertama yang melibatkan seluruh matra dan Komponen Cadangan (Komcad).
Para peserta upacara mengenakan seragam Komcad, menunjukkan kesiapan pertahanan rakyat semesta. “Ini adalah apel pasukan operasional pertama yang digelar lengkap dengan seluruh matra beserta pimpinannya, termasuk Komponen Cadangan (Komcad). Kami semua mengenakan seragam Komcad ala militer sebagai bentuk kesiapan pertahanan rakyat semesta,” ungkap Sultan. Hal ini selaras dengan visi Presiden untuk memperkuat pertahanan negara.
Semangat pertahanan rakyat semesta yang disampaikan Presiden sejalan dengan peran DPD RI. Sebagai representasi kepentingan daerah, DPD RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pertahanan nasional berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. “Kita bangsa yang tidak suka perang, tetapi kita juga tidak mau dijajah kembali. Presiden menegaskan, sejengkal tanah pun tidak boleh diganggu. Semua harus bersatu padu mempertahankan negara,” tegas Sultan.
Upacara tersebut juga menandai beberapa peristiwa penting. Di antaranya, kenaikan pangkat Danjen Kopassus menjadi bintang tiga, pelantikan beberapa Pangdam di Kodam baru, dan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh militer berjasa, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Empat tokoh militer bahkan menerima gelar Jenderal Kehormatan. Mereka adalah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Agus Sutomo, Alm. Ali Sadikin, dan Yunus Yosfiah.
Presiden menekankan pentingnya kekuatan militer yang kokoh berkolaborasi dengan masyarakat. “Presiden mengatakan kita adalah bangsa besar dan kaya yang pernah dijajah. Pengalaman itu harus menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh lagi dijajah. Karena itu militer harus kuat bersama masyarakat,” kata Sultan menirukan pernyataan Presiden. Hal ini menjadi dasar bagi komitmen DPD RI untuk terus mengawal kebijakan pertahanan.
DPD RI, menurut Sultan, akan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk memastikan kebijakan pertahanan berjalan efektif. “Kekayaan alam Indonesia ada di daerah-daerah. Ini bagian dari dukungan DPD RI terhadap Asta Cita Presiden Prabowo yang ingin memperkuat sistem pertahanan keamanan negara. Bagaimanapun negara ini harus dilindungi dengan militer yang kuat agar tidak dianggap sepele,” tegas Sultan.
Konsep pertahanan rakyat semesta, bukan hanya soal kesiapan militer, tetapi juga mencakup keamanan sosial, kemandirian ekonomi, dan kesiapsiagaan masyarakat. Ini memerlukan peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. “Sebagai senator, tugas kami memastikan alokasi anggaran, infrastruktur pertahanan, dan pelatihan masyarakat merata di semua wilayah. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” ungkap Sultan.
Sultan juga mengapresiasi peresmian enam Kodam baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, dan berbagai satuan baru lainnya. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk memperkuat pertahanan di seluruh penjuru Indonesia. “Kami di DPD RI akan memastikan setiap provinsi, kabupaten, dan kota mendapat perhatian adil dalam pembangunan infrastruktur pertahanan. Keamanan nasional dimulai dari keamanan daerah,” tegasnya.
Sebagai putra daerah Bengkulu, Sultan berkomitmen memperkuat pertahanan di pesisir barat Sumatera. Ia menyoroti pentingnya kesiapan di daerah tersebut, terutama mengingat posisi strategis Bengkulu sebagai pintu gerbang Samudra Hindia. “Bengkulu adalah pintu gerbang Samudra Hindia. Posisi strategis ini harus diimbangi dengan kesiapan strategis. Saya ingin memastikan suara daerah didengar,” pungkas mantan Wagub Bengkulu ini. Ia berharap Pangdam XXI/Raden Inten memperhatikan hal ini.
