Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Angka ini merupakan perhitungan awal KPK yang telah dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK dan BPK akan bekerja sama untuk menghitung secara pasti jumlah kerugian negara yang sebenarnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan, “Di mana dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun.” Pernyataan ini disampaikan Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/8). BPK akan melakukan perhitungan yang lebih detail untuk menentukan jumlah kerugian negara secara final.
Penyidik KPK tengah menyelidiki perubahan pembagian kuota haji tambahan 20 ribu jamaah yang diduga menyimpang dari ketentuan. Sesuai Pasal 64 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus seharusnya 8 persen dari total kuota, sisanya untuk haji reguler.
Berdasarkan aturan tersebut, seharusnya 18.400 jamaah haji reguler (92 persen) dan 1.600 jamaah haji khusus (8 persen) mendapatkan kuota tambahan. Ini berarti kuota haji reguler seharusnya naik dari 203.320 menjadi 221.720, dan kuota haji khusus dari 17.680 menjadi 19.280.
Namun, KPK menemukan fakta bahwa pembagian kuota justru diubah menjadi 50:50, masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan haji khusus. Budi menegaskan, “Di situ ada pergeseran dari yang seharusnya 92 persen untuk haji reguler, 8 persen untuk haji khusus, karena ada pergeseran jadi 50:50 atau 10.000:10.000. Tentunya ada pergeseran di situ.”
Investigasi KPK akan fokus pada pihak-pihak yang memerintahkan perubahan tersebut. Penyidik juga akan menelusuri dugaan aliran dana yang dikelola agen penyelenggara ibadah haji khusus. Budi menambahkan, “Kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak tertentu. Jika ada, siapa saja pihak-pihak itu, semuanya akan ditelusuri oleh KPK.”
Kasus ini telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan setelah KPK melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa KPK telah menemukan bukti dugaan tindak pidana korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kemenag 2023-2024.
Meskipun sudah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan tersangka. Asep menambahkan bahwa KPK menerbitkan Sprindik umum dengan pengenaan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan jumlah kerugian negara yang signifikan dan menyangkut pengelolaan ibadah haji, yang merupakan hal sensitif bagi umat Islam di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji sangat penting untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik korupsi. Proses penyidikan KPK diharapkan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan mengembalikan kerugian negara. Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
