**MBG Rp99 Triliun: Pemerintah Perketat Pemantauan di Tengah Sorotan Isu Dapur Fiktif**
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik usai pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp99 triliun. Dana tersebut akan dikucurkan secara bertahap, dengan Rp71 triliun pada tahun 2025 dan tambahan Rp28 triliun. Besarnya anggaran ini mengundang perhatian sekaligus kritik, terutama terkait isu “dapur fiktif” yang mencuat dalam laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG. Langkah ini diambil untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk memastikan efektivitas program, Kemenkeu menerjunkan aparatnya ke daerah. Pemantauan langsung di lapangan dilakukan untuk memverifikasi pelaksanaan MBG.
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Jumat, 26 September 2025. Dalam pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana, mereka membahas serapan anggaran, potensi penambahan dana, serta evaluasi program ke depan.
Purbaya menyebut evaluasi akan dilakukan pada akhir Oktober 2025. Berdasarkan hasil pemantauan, pemerintah akan mengambil keputusan terkait kelanjutan anggaran, apakah akan ditambah, dipertahankan, atau justru dikurangi.
“Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.
**Pengawasan Langsung dan Antisipasi Dapur Fiktif**
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya mengandalkan laporan dari kantor pusat. Ia telah menginstruksikan pegawai Kemenkeu untuk melakukan monitoring di 20 titik acak. Langkah ini diambil untuk memastikan program memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga akuntabilitas.
“Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ujarnya.
Purbaya menekankan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan memberikan dampak positif pada perekonomian.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa rencana penambahan anggaran Rp50 triliun pada tahun 2025 tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan serapan. Tambahan anggaran yang mungkin diserap adalah Rp28 triliun.
Hingga September 2025, serapan anggaran mencapai Rp19,3 triliun. Angka ini telah melampaui target bulanan yang ditetapkan.
Dadan menyampaikan bahwa target serapan anggaran hingga akhir September adalah Rp19 triliun, dan pencapaian saat ini sudah melampaui target tersebut.
**Dampak Positif pada Perekonomian**
Purbaya menyoroti dampak positif yang telah dihasilkan oleh program MBG, khususnya efek berganda pada perekonomian nasional.
“Tadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Dan programnya, multiplier effect-nya ke perekonomian memang cukup signifikan,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa penambahan dana akan menjadi masalah selama program terbukti efektif.
Keputusan final terkait anggaran akan diambil setelah evaluasi pada Oktober mendatang.
**Target dan Proyeksi 2026**
Dadan Hindayana optimis bahwa program MBG akan berjalan lebih cepat pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun.
Ia menargetkan serapan anggaran dapat mencapai Rp1,2 triliun per hari sejak awal tahun.
Dadan menjelaskan target yang ingin dicapai, yaitu menyelesaikan program untuk 82,9 juta penerima manfaat dengan 25.400 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG terpencil.
**Penanganan Isu Dapur Fiktif**
Menanggapi isu “dapur fiktif” yang menjadi sorotan publik, Dadan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembersihan data melalui mekanisme rollback pada portal Mitra.
“Begitu kita tutup ya portal Mitra, kemudian kita sisir seluruh yang dalam proses persiapan ini yang sudah lebih dari 50 hari tidak aktif, ternyata ada 6.018 yang kena rollback,” ungkap Dadan pada Senin, 22 September 2025, di Jakarta.
Dari jumlah tersebut, 2.123 SPPG berhasil menunjukkan keseriusan sehingga statusnya dipulihkan. Target nasional tetap dipatok, yakni 25.421 dapur hingga akhir 2025.
