**Rakyat Menuntut: 25 Poin Tuntutan Mengguncang Indonesia!**
Gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu berujung ricuh, merusak sejumlah fasilitas publik. Aksi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Sejumlah tokoh masyarakat dan _influencer_ pun turut menyuarakan keresahan tersebut, termasuk Jerome Polin. Mereka menyerukan perubahan mendesak melalui 25 tuntutan, terbagi dalam jangka pendek dan panjang.
Tuntutan ini merupakan akumulasi aspirasi yang beredar luas di media sosial, mencerminkan kegelisahan publik terhadap kondisi bangsa. Jerome Polin, melalui akun Instagram-nya, merangkum tuntutan tersebut menjadi 17 poin jangka pendek (deadline 5 September 2025) dan 8 poin jangka panjang (deadline 31 Agustus 2026). Berikut rinciannya:
**17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)**
**Tugas Presiden:** Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus kekerasan terhadap demonstran, termasuk pengemudi ojek online (ojol), secara transparan dan akuntabel.
**Tugas DPR:** Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun. Mempublikasikan anggaran DPR secara transparan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Menegaskan komitmen untuk memeriksa dan menindak anggota DPR yang bermasalah melalui Badan Kehormatan DPR dan KPK.
**Tugas Ketua Umum Partai Politik:** Memberikan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memancing kemarahan publik. Menegaskan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat dan melibatkan kader dalam dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
**Tugas Kepolisian RI:** Membebaskan demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan polisi, menaati SOP pengendalian massa, dan menangkap serta memproses anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM secara transparan.
**Tugas TNI:** Kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, menegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri, dan berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
**Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:** Menjamin upah layak bagi seluruh pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan (nakes), dan mitra ojol. Mengambil langkah mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
**8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026)**
1. Reformasi besar-besaran DPR.
2. Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
3. Penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Pengesahan dan penegasan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
7. Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
**Respon Aktivis Diaspora:**
Salsa Erwina, aktivis diaspora Indonesia, menyampaikan rasa terima kasih atas perjuangan bersama dan harapan agar tuntutan rakyat segera ditindaklanjuti.
_”Teman-teman aku mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari kalian dan kekhawatiran kalian. Aku bangga bisa ikut menyuarakan keresahan-keresahan yang ada dan aku diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan suara itu,”_ ujar Salsa Erwina dalam video reels pada 1 September 2024.
_”Terima kasih atas perjuangan kita sampai dengan detik ini, perlahan-lahan kita melihat titik terang. Mereka tidak ada berani lagi semena-mena pada rakyat, dan tunjangan yang tidak masuk akal sepantasnya dihapus. Mari kita bersama-sama menyuarakan lebih banyak lagi untuk 17 tuntutan supaya segera mereka tindak lanjuti,”_ tambahnya dalam keterangan unggahan Instagram @salsaer pada 1 September 2024.
Tuntutan tersebut, sebagaimana diungkapkan akun Instagram @salsaer, merupakan rangkuman dari berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Ini menunjukkan betapa kuatnya gelombang aspirasi rakyat yang menuntut perubahan nyata dan mendesak pemerintah untuk segera meresponnya.
