PLN menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai yang “paling hijau” dalam sejarah perusahaan. Klaim ini didasarkan pada proyeksi pembangunan kapasitas baru 69,5 GW, di mana 76 persennya berasal dari energi terbarukan. Namun, detail rencana ini memicu pertanyaan kritis terkait implementasinya.
Meskipun ambisius, mayoritas proyek energi terbarukan baru akan beroperasi signifikan setelah 2030. Pembangunan dibagi dua tahap: 27,9 GW pada 2025-2029, dan 41,6 GW pada 2030-2034. Hal ini berarti transisi energi besar-besaran baru akan dimulai di paruh kedua dekade.
Pola pembangunan yang tertunda ini menuai kritik dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). CREA menilai RUPTL masih memberikan ruang yang cukup besar bagi energi fosil. Proyeksi menunjukkan peningkatan lebih dari 40 persen listrik dari batu bara dan gas hingga 2034 dibandingkan 2024, bahkan ditambah 16,6 GW pembangkit fosil baru.
“Ketergantungan pada fosil tetap berlanjut,” tulis laporan CREA.
Pemerintah telah meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar. Kesepakatan ini menargetkan puncak emisi sektor listrik pada 2030 dan porsi energi terbarukan 44 persen di tahun yang sama. Namun, implementasinya terhambat oleh beberapa faktor.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menyoroti kendala ini: “Kalau dana JETP saja belum jelas, bagaimana kita bisa yakin lonjakan energi bersih terjadi tepat waktu?”
Menurutnya, percepatan lelang proyek energi terbarukan (EBT) dan pembenahan regulasi pasar listrik sangat krusial untuk mencapai target 2030. Tanpa langkah-langkah tersebut, target tersebut hanya akan menjadi angka di atas kertas.
PLN berargumen bahwa transisi energi tidak bisa instan, dan gas berfungsi sebagai “jembatan” untuk menjamin keandalan pasokan. Walaupun PLN menekankan 76 persen kapasitas baru berasal dari energi terbarukan, proyek fosil yang sudah berjalan tetap akan diselesaikan.
Namun, pola penumpukan proyek di akhir dekade (back loaded) menyimpan risiko. Potensi kendala meliputi perizinan yang rumit, masalah pendanaan, dan ancaman gangguan rantai pasok jika banyak proyek dikerjakan bersamaan.
Pusat Penelitian DPR mengingatkan, semakin lama transisi ditunda, semakin berat beban yang akan dihadapi di akhir dekade. Transisi energi bukan hanya soal angka, tetapi juga terkait kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan daya saing ekonomi.
“Semakin lama kita menunggu, semakin mahal biaya yang harus dibayar,” kata peneliti CREA.
Indonesia menunda lompatan besar transisi energi hingga awal 2030-an, sementara negara lain tengah gencar meninggalkan batu bara. Pertanyaan yang tetap relevan adalah: apakah janji transisi energi yang “paling hijau” ini akan terwujud tepat waktu, atau hanya tinggal angka dalam dokumen perencanaan?
