Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HAKN) 2025 pada 11 Agustus lalu beriringan dengan polemik rencana pembangunan ratusan vila di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Padar, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo, menjadi sorotan publik karena rencana pembangunan tersebut. Meskipun Komodo sendiri tidak menghuni Pulau Padar, kelestarian kawasan ini tetap krusial sebagai bagian dari taman nasional.
Kekhawatiran masyarakat terhadap proyek pembangunan vila ini berpusat pada potensi dampak negatif terhadap konservasi Taman Nasional Komodo. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap konsultasi publik dan belum memasuki tahap konstruksi. Namun, transparansi dan keterlibatan publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan rencana pembangunan tersebut berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Menteri LHK, Raja Juli Antoni, mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Beliau menekankan bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi terhadap konservasi alam.
“Saya ingatkan kepada yang memiliki otoritas tanda tangannya, memiliki implikasi pada kebijakan terutama saya tentunya, agar hati-hati mempergunakan otoritas hati-hati menandatangani satu dokumen,” tegas Menteri Raja dalam pidatonya. Ia menambahkan bahwa setiap dokumen, sekecil apapun, memiliki konsekuensi terhadap kelestarian alam.
Menteri Raja juga menekankan pentingnya penelitian menyeluruh terhadap setiap izin dan dokumen sebelum diberikan. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan. Peringatan HAKN, menurutnya, harus menjadi momentum untuk meningkatkan dedikasi dalam menjaga dan memperbaiki konservasi alam.
“Mari meluruskan niat mempertebal dedikasi kita untuk mencintai hutan alam dan spirit memperbaiki konservasi alam kita bersama,” ujarnya. Ia menyoroti betapa tindakan yang tampak kecil namun keliru dapat berdampak besar dan bahkan mengkhianati semangat peringatan HAKN itu sendiri.
Indonesia, sebagai negara dengan mega-biodiversitas, memiliki kekayaan hayati yang luar biasa. Keanekaragaman hayati Indonesia, mulai dari tumbuhan hingga berbagai jenis hewan, sangat tinggi dan tak tertandingi di dunia.
“Mega-biodiversity saat ini. Negara yang sangat kaya sekali, saya katakan 10 persen dari tumbuhan bunga ini ada di Indonesia,” ungkap Menteri Raja. Ia menambahkan bahwa Indonesia juga memiliki sekitar 12 persen spesies mamalia, 15 persen spesies reptil dan amfibi, dan 17 persen jenis ikan di dunia. Keberadaan mega-biodiversitas ini menegaskan tanggung jawab besar Indonesia dalam melindungi kekayaan alamnya.
Mengenai polemik pembangunan vila di Pulau Padar, Menteri Raja menjelaskan bahwa polemik tersebut muncul karena adanya sosialisasi publik terkait proyek tersebut. Beliau menganggap munculnya polemik sebagai hal positif karena merepresentasikan aspirasi publik.
“Tapi saya akan memastikan bahwa pembangunan Pulau Padar itu bagian dari konservasi,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa undang-undang mengizinkan ekowisata di area konservasi, tetapi pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan.
Rencana pembangunan vila di kawasan konservasi ini akan dikonsultasikan juga dengan UNESCO. Menteri Raja menjelaskan bahwa penggunaan area konservasi untuk pembangunan dibatasi maksimal 10 persen dari total luas lahan. Selain itu, bangunan yang dibangun tidak boleh permanen dan terbuat dari beton. Ketentuan-ketentuan ini akan dikawal secara ketat jika pembangunan tersebut benar-benar terlaksana.
“Saya akan pastikan, kalaupun swasta ini membangun, maka yang paling inti itu adalah di ekologisnya. Jangan sampai merusak lingkungan, merusak habitat komodo,” tegas Menteri Raja. Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini, pembangunan belum dimulai dan masih dalam tahap sosialisasi publik. Keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang bermakna akan sangat menentukan keberhasilan upaya konservasi di Pulau Padar.
