Lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia tengah berada di bawah sorotan tajam menyusul temuan Financial Action Task Force (FATF) yang menilai sektor ini rawan disalahgunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat peran penting zakat dan wakaf dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi temuan FATF, Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen memperkuat pengawasan guna mencegah penyalahgunaan dana umat. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menekankan pentingnya tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk membangun kepercayaan publik. Sektor zakat dan wakaf, menurutnya, masuk kategori organisasi nirlaba (NPO) berisiko tinggi.
“Kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika tata kelola lembaga zakat dan wakaf bersih, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan,” ujar Prof. Waryono dalam diskusi Outlook Discussion di Jakarta. Pernyataan ini menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf. Kehilangan kepercayaan publik akan berdampak negatif yang signifikan terhadap sektor ini.
FATF sebelumnya juga menyoroti perlunya *sectoral risk assessment* (SRA) untuk skema wakaf, mengingat maraknya kasus penyalahgunaan dana zakat dan wakaf dalam beberapa tahun terakhir. Modus penyalahgunaan beragam, mulai dari penggelapan dana untuk kepentingan pribadi hingga pendanaan kelompok radikal. Kemenag mengakui kendala utama terletak pada pengawasan lembaga di daerah dan terbatasnya sumber daya manusia.
Tantangan pengawasan di daerah diperparah oleh kompleksitas administrasi dan geografis Indonesia. Keterbatasan SDM yang terlatih dalam deteksi dan pencegahan penyalahgunaan dana juga menjadi kendala. Hal ini menuntut strategi pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi menyangkut keamanan negara dan citra Indonesia di mata internasional,” tegas Prof. Waryono. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya penanganan masalah ini, tidak hanya dari aspek domestik, tetapi juga konteks internasional. Reputasi Indonesia dalam upaya anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sangat bergantung pada efektifitas pengawasan ini.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Kemenag melakukan berbagai langkah strategis. Kemenag berkolaborasi dengan PPATK, BAZNAS, LAZ, BWI, dan otoritas keuangan lainnya. Kerjasama antar lembaga ini sangat krusial untuk membentuk sistem pengawasan yang komprehensif dan efektif.
Selain kerjasama antar lembaga, Kemenag juga memperkuat regulasi, melakukan sertifikasi nazhir (pengelola wakaf), melibatkan MUI untuk memastikan kepatuhan syariah, dan memanfaatkan teknologi seperti Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dan E-Service Nazhir. Teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.
Semua upaya ini bertujuan meningkatkan Indeks Efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dari 5,52 pada 2025 menjadi 5,83 pada 2029. Peningkatan indeks ini merupakan target penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi kejahatan keuangan.
“Zakat dan wakaf adalah instrumen ibadah sekaligus sumber kesejahteraan. Jika disalahgunakan, dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga rusaknya kepercayaan publik,” pungkas Prof. Waryono. Pernyataan ini menggarisbawahi dampak luas dari penyalahgunaan dana zakat dan wakaf, yang tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan. Kepercayaan publik merupakan modal utama dalam keberhasilan program zakat dan wakaf.
