Ratusan Massa Kepung DPRD Sulteng, Desak Batalkan Kenaikan PBB!
Aksi demonstrasi besar-besaran mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kota Palu Menggugat menyerbu Gedung DPRD Sulawesi Tengah pada Senin (25/8/2025) sekitar pukul 11.30 WITA. Aksi ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polresta Palu.
Para demonstran menyuarakan berbagai tuntutan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Mereka menuntut pembatalan kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, hingga mendesak perubahan kebijakan di level nasional. Aparat keamanan bersiaga penuh mengamati jalannya demonstrasi.
Tuntutan utama mereka adalah pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 1.000 persen. Selain itu, mereka juga mengecam kebijakan pajak 10 persen untuk warung makan. Penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga menjadi sorotan.
Massa juga menuntut pembubaran DPR. Lebih jauh, mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah, termasuk alih fungsi lahan tambang. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia juga menjadi bagian dari tuntutan mereka.
Demonstran juga menyoroti sejumlah isu sosial dan ekonomi. Mereka menuntut realisasi 19 juta lapangan pekerjaan, jaminan sosial untuk perempuan dan anak, serta kenaikan gaji buruh. Evaluasi terhadap program MBG juga menjadi tuntutan yang disampaikan.
Koordinator aksi menegaskan bahwa mereka tidak akan membubarkan diri sebelum mendapat tanggapan langsung dari anggota DPRD Sulteng dan Wali Kota Palu. Mereka menuntut klarifikasi terkait kenaikan PBB dan pajak 10 persen.
“Kami meminta jalan masuk ke DPRD Sulteng. Kami ingin DPRD dan Wali Kota Palu hadir, untuk mengklarifikasi kenaikan PBB dan pajak 10 persen. Kami massa aksi damai dan tidak akan pulang sebelum ada jawaban,” tegas koordinator aksi.
Aksi sempat terhenti sementara saat waktu salat Zuhur tiba. Setelah salat, demonstrasi berlanjut dengan tensi yang meningkat. Suasana sempat memanas, ditandai dengan teriakan massa, pembakaran ban, dan respons aparat berupa tembakan gas air mata.
Akibatnya, massa yang bertahan di sekitar lokasi akhirnya terpaksa dipukul mundur aparat dengan gas air mata. Hingga sore hari, situasi di sekitar Gedung DPRD Sulteng tetap dijaga ketat untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Aksi ini menunjukkan keresahan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah.
