Gaji Anggota DPR Sudah Termasuk Pajak? Ini Penjelasannya!
Isu anggota DPR tak membayar pajak kembali mencuat. Anggota DPR RI menerima tunjangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp2.699.813 per bulan, di luar gaji pokok Rp4,2 juta. Apakah ini berarti mereka bebas pajak? Faktanya, berdasarkan penjelasan Ditjen Pajak, anggota DPR dan pejabat negara tetap membayar pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa anggapan tersebut keliru. Pajak penghasilan anggota DPR dan pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara. Penjelasan ini bertujuan meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Mekanisme pembayaran pajak dilakukan secara otomatis melalui sistem penggajian.
“Pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara, tidak ada pembebasan pajak,” tegas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, Senin (25/8).
Karena gaji dan tunjangan pejabat negara, ASN, serta TNI/Polri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pembayaran pajak diproses langsung oleh pemerintah. Hal ini bertujuan memastikan administrasi pajak berjalan lancar, mulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan.
“Untuk memastikan ketertiban administrasi agar pajak dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan dengan benar, maka kewajiban tersebut dilaksanakan langsung oleh instansi pemerintah melalui bendahara negara,” jelas Rosmauli.
Sistem ini membuat pejabat negara menerima gaji bersih (neto). Pajak penghasilan mereka langsung masuk ke kas negara melalui APBN. Sistem ini bukan hanya berlaku bagi DPR, tetapi juga pejabat negara lainnya, ASN, TNI/Polri, dan hakim.
Pemotongan pajak melalui bendahara negara bukan berarti mereka bebas pajak. Mekanisme ini dirancang untuk mempermudah administrasi dan menjamin penerimaan negara. Rosmauli menambahkan bahwa sistem serupa juga diterapkan di sektor swasta. Perusahaan sering menanggung atau memberikan tunjangan pajak agar karyawan menerima gaji bersih.
“Praktik seperti ini juga umum ditemui di sektor swasta. Pemberi kerja menanggung atau memberikan tunjangan pajak agar pegawai menerima penghasilan neto. Intinya, pajak tetap dibayar ke negara, hanya mekanisme pembebanannya yang berbeda,” pungkas Rosmauli. Dengan demikian, kejelasan mekanisme pembayaran pajak ini diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman di masyarakat.
