Dugaan 5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Fiktif: Klarifikasi Badan Gizi Nasional
Isu mencuatnya ribuan dapur MBG fiktif akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan publik. Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 15 September 2025, menyebut temuan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Namun, BGN dengan tegas membantah klaim tersebut.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa data yang disebut fiktif berasal dari usulan titik SPPG yang terdaftar di portal mitra, namun belum sampai tahap pembangunan. Ia menekankan bahwa SPPG operasional yang sudah terverifikasi tidak mungkin fiktif karena membutuhkan perwakilan yayasan dan kepala SPPG. “Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” tegas Sony di Jakarta, Jumat, 19 September 2025.
Proses pembangunan SPPG sendiri melalui beberapa tahap, mulai dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan. Jika progres pembangunan nol persen, sistem otomatis mengembalikan usulan ke tahap awal. BGN telah melakukan *review* terhadap usulan dengan status persiapan namun progresnya nol persen. Usulan tersebut dikembalikan ke tahap verifikasi pengajuan.
Lebih lanjut, Sony menjelaskan mekanisme pencairan dana MBG yang ketat. Dana hanya bisa dicairkan melalui akun virtual setelah mendapat persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG. “Anggaran MBG ditransfer oleh KPPN kepada virtual account di mana pencairannya hanya bisa dilakukan apabila perwakilan yayasan sebagai maker dan Kepala SPPG approver masing-masing telah memiliki username dan password,” jelasnya.
BGN juga telah menerima 3.520 komplain, 3.470 di antaranya telah ditindaklanjuti. Sebanyak 1.942 mitra telah mengirimkan bukti valid berupa video pembangunan SPPG. Hal ini menunjukkan komitmen BGN dalam transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyatakan komitmen BGN dalam transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. “Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” ujar Hida. Dengan pengawasan berlapis, keterbukaan data, dan partisipasi publik, BGN optimis program MBG efektif dan bermanfaat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan lebih detail mengenai isu SPPG fiktif. Ia menegaskan definisi “fiktif” dalam konteks ini. “Dikatakan fiktif kalau misal SPPG sudah resmi operasional oleh BGN, kemudian kami kirimkan uang ke SPPG tersebut dan kemudian SPPG tidak melaksanakan kegiatan, itu yang namanya fiktif,” jelas Dadan pada Jumat, 19 September 2025.
Dadan melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa angka 5.000 merujuk pada mitra yang *booking* titik pembangunan SPPG tetapi tidak melakukan aktivitas lebih dari 20 hari setelah pendaftaran. “Yang dimaksud Pak Nurhadi ini adalah banyak pihak yang booking titik untuk membangun SPPG, tetapi kemudian para pihak itu tidak melakukan kegiatannya di lapangan, tidak membangun, dan kemudian ditemukan BGN,” lanjutnya.
BGN kemudian melakukan *rollback*, mengembalikan status 5.000 titik tersebut ke tahap pengajuan. Mitra yang dikembalikan ke tahap pengajuan tidak diperbolehkan beraktivitas karena belum melalui verifikasi. “Jadi, 5.000 itu bukan fiktif, tapi mitra yang kena proses roll back dari persiapan ke pengajuan,” tegas Dadan. Artinya, 5000 titik tersebut bukanlah SPPG fiktif yang telah menerima dana, melainkan usulan yang belum terverifikasi dan terhenti prosesnya.
