Geger Tunjangan Rumah DPR: Rp 50 Juta Per Bulan, Benarkah?
Polemik tunjangan rumah anggota DPR kembali menghebohkan publik. Demo berujung ricuh terjadi Senin (25/8) dan Kamis (28/8) sebagai buntut pernyataan Wakil Ketua DPR Adies Kadir tentang kenaikan tunjangan, khususnya untuk sewa rumah jabatan, yang mencapai lebih dari Rp 50 juta per bulan. Angka fantastis ini memicu reaksi keras di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian meluruskan kabar tersebut. Ia menjelaskan, besaran Rp 50 juta per bulan hanya berlaku satu tahun, Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Tunjangan ini sebagai pengganti rumah dinas di Kalibata yang tak lagi tersedia. Jadi, bukan untuk selama lima tahun masa jabatan.
Dasco menambahkan, “Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Sehingga dipandang perlu, untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/8).
Dengan skema ini, setiap anggota DPR menerima Rp 600 juta setahun (12 bulan x Rp 50 juta) untuk sewa rumah selama setahun. Jika dirata-ratakan, tunjangan menjadi sekitar Rp 10 juta per bulan hingga 2029. Dasco menegaskan, setelah Oktober 2025, tak ada lagi pembayaran tunjangan sewa rumah.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan DPR terbuka terhadap kritik. Ia menekankan, keputusan terkait tunjangan rumah telah melalui kajian mendalam dan bisa dievaluasi sesuai aspirasi masyarakat. Puan juga menambahkan, “Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah. Cuma itu saja yang ada perubahan, yang lainnya tidak ada perubahan,” ujarnya.
Puan memastikan angka Rp 50 juta telah melalui proses kajian menyeluruh. “Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” tegasnya.
Pengamat politik dari Spektrum Politika Institute, Hairunnas, memandang tunjangan DPR bukan sekadar fasilitas pribadi, melainkan instrumen kerja politik. “Tunjangan ini adalah instrumen yang memungkinkan wakil rakyat menjalankan fungsi representasi mereka dengan optimal. Idealnya, dana ini digunakan untuk menjangkau warga di setiap daerah pemilihan (Dapil) serta merumuskan kebijakan yang memiliki dampak nyata,” jelasnya.
Hairunnas menilai polemik ini disebabkan narasi publik yang berkembang di luar konteks sebenarnya. Menurutnya, transparansi DPR perlu ditingkatkan untuk menunjukkan akuntabilitas parlemen. Komunikasi yang seimbang penting agar masyarakat memahami kebijakan ini tidak mengabaikan keadilan sosial.
Hairunnas menyimpulkan, “Kepekaan terhadap persepsi publik harus selalu menjadi pertimbangan utama, agar kebijakan tidak hanya sah secara hukum dan administratif, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan masyarakat,”
Penjelasan rinci mengenai mekanisme dan besaran tunjangan ini diharapkan dapat meredam kegaduhan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja DPR. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting dalam pengelolaan anggaran negara.
