Korupsi Kemnaker: Bayang-Bayang Noel dan Sengsara Buruh Indonesia
Aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/8), diwarnai kecaman keras Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, terhadap kasus mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel. Iqbal mendesak agar kasus tersebut menjadi pembelajaran penting, mencegah terulangnya praktik serupa di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ia nilai rawan penyimpangan.
Banyak izin di Kemnaker, menurut Iqbal, berpotensi menjadi sarang korupsi. Izin agen outsourcing, izin Tenaga Kerja Asing (TKA), dan izin sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi sorotan utama. Dampaknya, jelas terasa pada buruh yang menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Izin agen outsourcing itu potensi korupsi, izin TKA potensi korupsi, izin sertifikasi K3 potensi korupsi,” tegas Said Iqbal di hadapan para demonstran.
Iqbal menjelaskan adanya keterkaitan erat antara perizinan di Kemnaker dengan kepentingan perusahaan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dan kerugian bagi pekerja. Ia mencontohkan, praktik korupsi dalam proses perizinan akan langsung meningkatkan biaya operasional perusahaan.
“Banyak perizinan di Kemnaker itu ada kaitan berkelindan dengan perusahaan,” ujarnya.
Biaya sertifikasi K3, outsourcing, dan TKA akan membengkak akibat korupsi. Kenaikan biaya operasional ini, lanjut Iqbal, akhirnya dibebankan kepada buruh melalui pemotongan upah atau penurunan kesejahteraan.
“Kalau ada korupsi, kan biaya sertifikasi K3 naik, biaya outsourcing naik, biaya TKA naik. Itu namanya overhead cost di perusahaan,” tuturnya.
“Maka labor cost, biaya buruh ditekan. Berarti kalau ada korupsi, kita semua buruh itu tidak sejahtera,” pungkasnya dengan nada tegas.
Akibatnya, beban perusahaan meningkat, dan buruh lah yang menanggung dampaknya. Hal ini secara langsung mempengaruhi kesejahteraan pekerja.
Partai Buruh dan serikat pekerja lainnya berkomitmen untuk terus mengawasi sektor ketenagakerjaan. Mereka mendesak DPR dan penegak hukum untuk menindak tegas praktik korupsi yang merugikan buruh.
“Kesejahteraan buruh tidak akan tercapai jika akar korupsi di Kemnaker tidak diberantas,” tegas Said Iqbal menutup pernyataan resminya. Pernyataan ini menekankan pentingnya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan kesejahteraan buruh.
