Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data terkait tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 7 November 2025. Penetapan tersangka ini menjadi langkah signifikan dalam penanganan kasus yang telah menjadi sorotan publik.
Kasus ini bermula dari berbagai unggahan dan pernyataan yang meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Pihak kepolisian menilai bahwa tudingan tersebut mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Proses penyelidikan yang intensif akhirnya mengarah pada penetapan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam beberapa klaster.
Penetapan Tersangka dan Pembagian Klaster
Menurut Irjen Asep Edi Suheri, para tersangka dibagi ke dalam dua klaster berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam penyebaran informasi yang dianggap merugikan.
Klaster Pertama
Klaster pertama melibatkan lima orang yang diduga memiliki peran aktif dalam penyebaran informasi terkait isu ijazah palsu. Kelima orang tersebut adalah:
Klaster Kedua
Klaster kedua terdiri dari tiga orang yang juga diduga terlibat dalam penyebaran informasi tersebut. Mereka adalah:
Keterlibatan Densus 88 dan Proses Hukum
Dalam perkembangan terbaru, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri turut dilibatkan dalam penyelidikan kasus ini. Hal ini dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya unsur terorisme atau jaringan tertentu yang memanfaatkan isu ijazah palsu untuk tujuan tertentu.
Juru Bicara Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana, menyampaikan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan apakah ada keterkaitan dengan unsur terorisme.
“Hingga saat ini, Densus 88 masih melakukan pendalaman apakah insiden tersebut mengandung unsur terorisme atau tidak,” ujar AKBP Mayndra.
Kasus Roy Suryo dan Implikasinya
Penetapan tersangka terhadap Roy Suryo menjadi sorotan tersendiri, mengingat ia pernah tersandung kasus serupa. Sebelumnya, Roy Suryo juga pernah menjadi tersangka dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Jokowi. Akibat perbuatannya, ia divonis hukuman penjara dan denda.
Proses hukum terhadap Roy Suryo dalam kasus sebelumnya menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak upaya banding dan kasasi yang diajukannya, sehingga ia harus menjalani hukuman sesuai putusan awal. Roy Suryo bebas dari penjara pada Mei 2023 setelah menjalani masa tahanan.
Penegakan Hukum dan Transparansi
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan secara profesional dan transparan. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan menjaga marwah hukum dari penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Polri berkomitmen untuk terus mengusut kasus ini secara mendalam dan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik.
