Presiden Prabowo Subianto telah meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk berkontribusi sebesar Rp 808 triliun kepada negara. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan APBN tanpa defisit pada tahun-tahun mendatang. Target ambisius ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi Danantara dalam mencapai angka tersebut.
CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, merespon permintaan Presiden dengan menyatakan komitmen untuk berupaya maksimal. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di Gedung DPR RI. Rosan menjelaskan bahwa upaya tersebut akan mempertimbangkan investasi, aset, dan ekuitas yang dimiliki Danantara.
“Kita kan, apapun itu, kita akan coba melakukan semaksimal mungkin. Dengan investasi yang ada, dengan aset yang ada, dan juga dengan equity kita yang ada. Itu kan menjadi parameter-parameter yang kita gunakan untuk performance kita ke depannya,” ujar Rosan.
Danantara berencana untuk tetap berpatokan pada standar internasional (benchmark) Sovereign Wealth Fund (SWF) negara lain dalam setiap aksi korporasi BUMN. Hal ini untuk memastikan pengelolaan investasi yang efektif dan transparan. Rosan menegaskan kesiapan Danantara untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan.
“Kita harus selalu siap untuk melaksanakan program-program dari Danantara yang sudah ada,” tegas Rosan.
Target APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028 disampaikan Presiden Prabowo sebelumnya. Defisit APBN biasanya ditargetkan di bawah 3 persen. Presiden Prabowo berharap Danantara mampu berkontribusi USD 50 miliar atau sekitar Rp 808 triliun (kurs Rp 16.162 per dolar AS).
Angka Rp 808 triliun ini didasarkan pada perhitungan *Return on Asset* (ROA) yang baik, yaitu sekitar 12 persen. Namun, Presiden Prabowo juga mempertimbangkan skenario ROA yang lebih konservatif, misalnya 5 persen dari total aset BUMN yang diperkirakan mencapai USD 1.000 miliar.
Berikut pernyataan Presiden Prabowo terkait hal tersebut: “Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari USD 1.000 miliar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD 50 miliar. Kalau USD 50 miliar (disumbang Danantara ke Negara), APBN kita tidak defisit,”
Selain target kontribusi keuangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Danantara untuk melakukan pembenahan internal BUMN. Salah satu fokusnya adalah pengurangan jumlah komisaris yang dianggap terlalu banyak. Presiden Prabowo menginginkan jumlah ideal komisaris BUMN tidak lebih dari lima orang.
Berikut pernyataan Presiden Prabowo mengenai pembenahan BUMN: “Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget, saya potong setengah komisarisnya paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5,”
Langkah-langkah Danantara dalam mencapai target kontribusi Rp 808 triliun dan rencana pembenahan BUMN akan menjadi sorotan publik. Keberhasilan Danantara dalam menjalankan mandat Presiden Prabowo akan berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan negara dan kinerja BUMN di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi akan menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Ke depan, perlu pengawasan ketat dari lembaga terkait untuk memastikan setiap langkah Danantara berjalan sesuai rencana dan terbebas dari potensi penyimpangan.
