Anggota Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, baru-baru ini menyuarakan seruan kepada generasi muda Indonesia agar tidak bergantung pada lowongan pekerjaan pemerintah. Ia menilai mentalitas ini sebagai sisa kolonialisme yang sudah tidak relevan di era modern. Saraswati menekankan pentingnya kreativitas dan jiwa kewirausahaan sebagai kunci kesuksesan.
“Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha. Jadilah entrepreneur daripada ngomel nggak ada kerjaan,” tegasnya. Pernyataan ini langsung viral di media sosial, memicu beragam reaksi dan perdebatan. Saraswati memberikan contoh praktis seperti membuka usaha kuliner, menjahit, atau bisnis fesyen.
“Bikin kerja buat teman-teman, kalau lo bisa masak, bikinlah bisnis kuliner. Bisa jahit, bikinlah bisnis fesyen,” tambahnya. Seruannya ini dianggap sebagai tamparan bagi mereka yang pasif menunggu pekerjaan dari pemerintah, mendorong inisiatif menciptakan lapangan kerja sendiri.
Namun, kritik pun muncul. Banyak yang menganggap pernyataan Saraswati kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi yang sulit, di mana tidak semua orang memiliki modal atau akses untuk memulai bisnis. Mereka mempertanyakan aksesibilitas dan kesetaraan kesempatan dalam membangun usaha.
Sementara itu, netizen ramai-ramai mengkritik pernyataan tersebut di media sosial. Kekhawatiran akan sulitnya memulai usaha, keterbatasan akses modal, dan beban administrasi menjadi poin utama kritikan mereka. Beberapa komentar bahkan menyoroti ironi antara seruan tersebut dengan realita ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Salah satu komentar netizen yang cukup mencolok berbunyi: “pemerintah juga di himbau tidak bergantung pada Uang Rakyat”. Komentar ini merefleksikan keresahan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dan ketergantungan pemerintah pada pajak rakyat. Ketidakpuasan ini juga muncul dari persepsi bahwa kinerja pemerintah belum sebanding dengan pajak yang ditanggung rakyat.
Komentar lain yang cukup menyita perhatian adalah: “Kaloo kreatif jgn jdi DPR lah jdi pngusaha”. Komentar ini merupakan kritik halus terhadap anggota DPR, yang dianggap kurang kreatif dan inovatif dalam mendorong perekonomian. Netizen mempertanyakan kontribusi nyata para wakil rakyat dalam menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Sentimen negatif lainnya ditujukan pada peran DPR yang dianggap kurang mewakili kepentingan rakyat. Komentar seperti “Mending gk ush ad DPR an mending dia bela rakyat ap pemerintah” mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap loyalitas dan kinerja anggota DPR. Apakah mereka benar-benar berpihak pada rakyat atau lebih mementingkan kepentingan pemerintah atau diri sendiri?
Sejumlah netizen juga menyoroti beban pajak yang memberatkan pelaku usaha. “stlh buka usaha langsung kena pajak,” tulis salah satu netizen. Ini menunjukkan keresahan akan pungutan pajak yang dianggap terlalu tinggi dan menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Beban ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang ingin berwirausaha.
Kesimpulannya, pernyataan Rahayu Saraswati memicu perdebatan sengit yang lebih luas dari sekadar seruan berwirausaha. Pernyataan tersebut mengungkap isu krusial tentang pengelolaan keuangan negara, peran DPR, dan beban pajak yang dirasakan masyarakat. Kritik ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Masyarakat menginginkan pemerintah mencari sumber pendapatan alternatif yang inovatif, bukan hanya bergantung pada pajak. Sistem perpajakan yang lebih adil dan tidak memberatkan pelaku UMKM juga menjadi tuntutan yang penting. Pemerintah dan DPR perlu merespon kritik ini dengan serius dan menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki diri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
