Aksi protes di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), berlanjut hingga malam hari, Jumat, 8 Agustus 2025. Meskipun Bupati Sudewo telah mengumumkan pembatalan kenaikan pajak sebesar 250%, demonstrasi tetap berlangsung. Massa aksi menuntut lebih dari sekadar pembatalan kenaikan pajak.
Alun-alun Kabupaten Pati dan depan kantor Bupati dipadati warga hingga pukul 20.00 WIB. Pengawalan aksi berlangsung ketat mengingat jumlah peserta yang membludak. Video langsung dari akun TikTok @abdee.jumadi menunjukkan keramaian dan pengawasan yang intensif dari pihak berwajib.
Demonstrasi kini bergeser dari tuntutan pembatalan kenaikan pajak menjadi tuntutan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Alasannya, Bupati dianggap tidak memihak kepentingan masyarakat Kabupaten Pati. Selain laki-laki, banyak ibu-ibu juga turut serta dalam aksi ini.
Dukungan terhadap aksi terus mengalir. Bantuan berupa makanan dan minuman datang silih berganti, menggunakan mobil bak hingga truk. Hal ini menunjukkan besarnya solidaritas masyarakat terhadap para demonstran. Aksi direncanakan akan berlanjut pada Rabu, 13 Agustus 2025 di Alun-alun Pati dengan jumlah massa yang diprediksi lebih besar.
Salah satu perwakilan warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dari wilayah Pati Utara, menyatakan akan mengerahkan 10.000 massa pada aksi selanjutnya. “Kami akan menurunkan 10.000 massa aksi pada tanggal 13 Agustus nanti,” ujar perwakilan warga tersebut dalam siaran langsung di TikTok.
Sebelumnya, Bupati Sudewo telah mengumumkan pembatalan kenaikan PBB P2 sebesar 250%. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap aksi protes masyarakat. “Adanya pembatalan ini, pembayaran pajak PBB P2 akan kembali seperti semula di tahun 2024,” kata Bupati Sudewo dalam keterangan persnya.
Namun, pengumuman pembatalan tersebut dinilai kurang memuaskan. Masyarakat mempertanyakan kejelasan pembatalan, apakah dilakukan secara menyeluruh atau hanya sebagian. Kurangnya transparansi ini diperkirakan menjadi salah satu pemicu aksi protes tetap berlanjut.
Akibatnya, demonstrasi terus berlangsung hingga malam hari. Yang mengejutkan, tidak ada satupun perwakilan dari DPRD Kabupaten Pati yang menemui para pengunjuk rasa. Hal ini semakin memperparah situasi dan menunjukkan minimnya respon pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat. Kekecewaan masyarakat terlihat jelas dari berlanjutnya demonstrasi tersebut. Kejelasan dan transparansi dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meredakan situasi ini.
