Nasib Hasto Kristiyanto, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, tampaknya masih belum jelas pasca pembebasannya lewat amnesti Presiden. Ia tak termasuk dalam susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030 yang baru saja dilantik.
Hasto menjabat sebagai Sekjen saat menjalani hukuman penjara atas kasus suap yang ditangani KPK. Setelah mendapat amnesti, Megawati Soekarnoputri, yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum, sementara merangkap jabatan sebagai Sekjen.
Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua SC Kongres ke-6 PDIP, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers di Bali. Pernyataan langsung Komarudin Watubun adalah sebagai berikut: “Sekretaris Jenderal belum diputuskan Ibu, masih merangkap.”
Kongres PDI Perjuangan dan Struktur Kepengurusan Baru
Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali telah resmi melantik 37 pengurus DPP untuk periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Megawati Soekarnoputri, yang juga memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan.
Struktur kepengurusan yang baru ini menarik perhatian publik, terutama terkait dengan posisi Sekjen yang masih dijabat oleh Ketua Umum. Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai pertimbangan politik di balik keputusan tersebut.
Mungkin saja Megawati ingin menjaga stabilitas partai, terutama mengingat pentingnya peran Sekjen dalam menjalankan roda organisasi partai. Alternatif lainnya, Megawati mungkin masih mempertimbangkan calon Sekjen yang tepat dan memiliki kapabilitas yang sesuai dengan visi dan misi partai ke depan.
Daftar Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025-2030
Berikut daftar sebagian pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030 yang telah dilantik:
- Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
- Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
- Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdulla
- Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
- Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus
- Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
Daftar lengkap pengurus dapat dilihat di situs resmi PDI Perjuangan. Absennya nama Hasto dalam daftar ini menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan partai.
Ketidakhadiran Hasto dalam kepengurusan baru ini bisa diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari kasus hukum yang pernah dialaminya. Namun, mungkin juga ada pertimbangan politik lain yang belum terungkap secara terbuka.
Ke depan, perlu dicermati bagaimana dinamika politik internal PDI Perjuangan berkembang dengan struktur kepengurusan yang baru ini, khususnya terkait dengan posisi Sekjen yang masih dirangkap oleh Ketua Umum.
Situasi ini tentu akan mempengaruhi strategi dan langkah-langkah politik yang akan diambil PDI Perjuangan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik di internal partai maupun dalam konteks politik nasional.
