Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi dalam program pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) periode 2016-2020. Penyelidikan telah berlangsung sejak 17 Juli 2025. Dugaan korupsi ini berdampak serius pada upaya pencegahan stunting di Indonesia.
Program PMT yang seharusnya meningkatkan gizi bayi dan ibu hamil melalui biskuit bernutrisi, justru diduga dikorupsi. Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan adanya pengurangan kandungan gizi dalam biskuit tersebut. Nutrisi penting digantikan dengan gula dan tepung yang lebih banyak, sementara premix vitamin dan mineral juga dikurangi.
“Pada kenyataannya, biskuit ini nutrisinya dikurangi. Jadi, lebih banyak gula dan tepungnya. Sedangkan premix, campuran vitamin, mineral, dan bahan lainnya juga dikurangi,” ungkap Asep kepada wartawan. Pengurangan kualitas gizi ini mengakibatkan kerugian negara karena produk yang dihasilkan tidak memberikan manfaat optimal dan harganya menjadi lebih murah.
Akibatnya, manfaat program PMT untuk mencegah stunting menjadi berkurang. “Di situlah timbul kerugian. Itu tidak ada pengaruhnya bagi perkembangan anak dan ibu hamil, sehingga yang stunting tetap stunting,” tegas Asep. KPK akan segera menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. “Sebentar lagi kita akan ambil keputusan untuk dinaikkan,” tambahnya.
Asep, yang berpangkat Jenderal Polisi bintang satu, menekankan pentingnya pengusutan tuntas kasus ini untuk memastikan keadilan dan mencegah terulangnya tindakan serupa. Pihak Kemenkes menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa dugaan korupsi tersebut terjadi sebelum kepemimpinan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“Kasus tersebut terjadi pada periode tahun 2016–2020, sebelum era kepemimpinan Menteri Budi. Kami menghargai dan menyerahkan proses penyelidikan kepada KPK,” jelas Aji. Kemenkes juga telah melakukan pengawasan internal dan proaktif melaporkan dugaan penyimpangan kepada KPK sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi.
Aji menambahkan bahwa Kemenkes berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan program-program kesehatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pihaknya akan terus bekerja sama dengan KPK dalam proses penyelidikan ini. “Jika memang terbukti ada pelanggaran hukum, tentu harus mengikuti proses penindakan hukum lebih lanjut,” tutup Aji.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya dalam program-program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama untuk kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil. KPK diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan pelaku korupsi dan memberikan hukuman yang setimpal. Selain itu, diperlukan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Keberhasilan program pencegahan stunting sangat bergantung pada integritas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah.
Investigasi menyeluruh juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi celah-celah sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi dalam program PMT. Hal ini mencakup review menyeluruh terhadap proses pengadaan, pengawasan, dan pelaporan. Penting juga untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan. Dengan demikian, diharapkan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.
