Menkeu Bongkar Rahasia 32 Tahun Soeharto: Harga Beras Jadi Kunci Kuasa?

oleh
Menkeu Bongkar Rahasia 32 Tahun Soeharto Harga Beras Jadi Kunci Kuasa

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebuah pelajaran berharga dari sejarah Indonesia yang relevan untuk stabilitas negara. Ia membeberkan kunci sukses pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang mampu bertahan selama 32 tahun.

Pelajaran tersebut berfokus pada pentingnya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Purbaya menekankan bahwa keberhasilan mengelola inflasi menjadi faktor krusial yang menopang kekuasaan saat itu, dan relevan hingga saat ini.

Rahasia Kekuasaan Orde Baru: Inflasi dan Harga Beras

Purbaya menyampaikan pandangannya ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 20 Oktober 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh para pemimpin daerah.

Kunci Utama: Stabilitas Harga Beras

Purbaya secara spesifik menyoroti peran sentral harga beras dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Kemampuan pemerintah Soeharto dalam mengendalikan harga beras menjadi faktor penentu utama dalam keberlangsungan kekuasaannya.

Menkeu Purbaya memberikan penekanan khusus pada peran harga beras:

“Harga beras stabil, yang lain akan ikut harga beras. Jadi, inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pimpinan daerah,”

“Perut” sebagai Alat Politik: Ancaman dan Peluang

Purbaya secara gamblang menyebut bahwa “perut” adalah “alat politik utama di Indonesia.” Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga bahan pokok.

Ancaman bagi Pemimpin Daerah

Menkeu Purbaya mengingatkan para kepala daerah mengenai konsekuensi jika gagal mengendalikan harga di wilayahnya. Ia menggarisbawahi bahwa kegagalan tersebut berpotensi mengancam kelangsungan jabatan mereka.

Purbaya mengingatkan:

“Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti kalau ada Pemilu nggak kepilih lagi. Kalau Bapak, Ibu bisa ngendaliin harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain.”

TPID dan TPIP: Sinergi untuk Inflasi Rendah

Purbaya menjelaskan bahwa pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) saat ini bertujuan untuk memastikan inflasi tetap rendah. Hal ini memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan Bank Indonesia (BI).

Dampak Inflasi Rendah terhadap Bunga Acuan

Menurut Purbaya, inflasi yang rendah akan mendorong bank sentral untuk menurunkan suku bunga acuan. Hal ini diharapkan dapat menggairahkan pertumbuhan ekonomi.

Purbaya menjelaskan lebih lanjut:

“Kalau inflasi terus 2,5 persen, BI harus dipaksa turunkan bunga acuan ke 3,5 persen dan bunga pinjaman turun ke 7 persen. Kalau itu terjadi, maka ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi atau paling nggak bisa bersaing dengan negara lain,”

Kesimpulan: Stabilitas Harga untuk Stabilitas Nasional

Purbaya menutup paparannya dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya untuk menekan inflasi, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial-politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.