Seorang mantan anggota militer Israel Defense Forces (IDF) tengah menjadi sorotan setelah diketahui mendirikan bisnis villa mewah di Bali. Kehadirannya ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik Indonesia, mengingat Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Bagaimana seorang mantan tentara Israel bisa masuk dan menjalankan bisnis di Indonesia?
Publik Bali dan Indonesia terkejut dengan keberadaan Shachar Gonen, mantan tentara IDF, yang terlihat mengikuti upacara keagamaan Bali sebelum memulai pembangunan villanya. Wanita yang bersamanya diduga pernah mengenakan seragam militer Israel. Hal ini semakin mempertegas rasa penasaran publik mengenai bagaimana mereka bisa beroperasi di Indonesia.
Banyak yang mempertanyakan legalitas keberadaan Gonen dan bisnisnya di Bali. Terungkap bahwa Gonen masuk Indonesia dengan visa investor (KITAS Investor) dan tercatat sebagai warga negara Jerman. Ia memanfaatkan paspor Jermannya sebagai akses masuk ke Indonesia. Ini memanfaatkan celah hukum, karena Israel mengizinkan kewarganegaraan ganda.
Gonen tinggal di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan visa investornya berlaku hingga Maret 2026. Namun, fakta ini memicu keresahan di masyarakat. Banyak yang menuntut pemerintah untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas.
Muhammad Zulfikar Rakhmat, pengamat dari Busan University, menyatakan keresahannya atas kehadiran mantan tentara IDF di Bali. Ia menilai hal ini bisa merusak citra moral Indonesia yang selama ini konsisten mendukung rakyat Palestina.
“Memverifikasi negara asal paspor saja tidak cukup. Kita harus bertanya: Siapakah orang-orang di balik paspor ini? Apa afiliasi masa lalu mereka? Apa yang mereka bawa ke dalam komunitas kita, modal, atau kontroversi?” tegas Rakhmat. Pernyataan ini menekankan pentingnya investigasi menyeluruh, bukan hanya sebatas verifikasi dokumen.
Rakhmat menambahkan bahwa rakyat Indonesia telah berulang kali menunjukkan dukungan terhadap pembebasan Palestina. Kehadiran Gonen, merupakan sebuah kontradiksi dan potensi ancaman bagi citra dukungan Indonesia terhadap Palestina.
Pihak imigrasi, di bawah Menteri Imigrasi Agus Andrianto, saat ini tengah menyelidiki kasus ini untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar dan menindaklanjuti secara hukum jika ditemukan pelanggaran. Penyelidikan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang transparan dan memuaskan publik.
Kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang pengawasan imigrasi dan proses penerbitan visa investor. Apakah prosedur verifikasi telah dilakukan secara ketat? Apakah ada celah dalam sistem yang memungkinkan individu dengan latar belakang yang kontroversial masuk ke Indonesia dengan mudah? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang jelas dan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Selain itu, perlu dikaji ulang peraturan mengenai kewarganegaraan ganda dan penggunaannya untuk menghindari eksploitasi hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem imigrasi dan visa berjalan efektif dan transparan, sehingga mampu melindungi kepentingan nasional dan mencegah potensi ancaman keamanan.
Insiden ini menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengawasan dan pencegahan masuknya individu yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan atau sosial politik. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses imigrasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
