Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan surat edaran yang melarang study tour sekolah. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah daerah di bawahnya. Sebaliknya, sejumlah wali kota dan bupati justru mengambil sikap yang berbeda, menimbulkan polemik terkait larangan tersebut.
Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan pandangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten mengenai pentingnya dan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan study tour. Beberapa kepala daerah menilai bahwa pelarangan total bukanlah solusi yang tepat dan memilih pendekatan yang lebih fleksibel.
Sikap Berbeda Para Kepala Daerah Terhadap Larangan Study Tour
Meskipun Gubernur Dedi Mulyadi bersikeras dengan larangannya, beberapa kepala daerah di Jawa Barat memilih jalan tengah dengan menerapkan peraturan yang lebih longgar namun tetap ketat. Mereka tidak melarang study tour sepenuhnya, melainkan memberlakukan persyaratan dan pengawasan yang lebih ketat.
Wali Kota Bandung: Study Tour Diperbolehkan, Tapi…
Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan, mengambil pendekatan yang paling moderat. Beliau tidak melarang study tour, tetapi menekankan agar kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan penilaian akademik siswa. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian siswa yang mungkin tidak mampu mengikuti study tour karena kendala biaya.
Dengan kata lain, study tour boleh dilakukan, asalkan tidak menjadi beban tambahan bagi siswa dan tidak mempengaruhi nilai akademik mereka. Ini merupakan upaya untuk memastikan keadilan dan aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa.
Wali Kota Cirebon: Pengawasan Ketat Menjadi Kunci
Di Kota Cirebon, Wali Kota Effendi Edo juga mengizinkan study tour, tetapi dengan pengawasan yang sangat ketat. Sekolah diwajibkan untuk membuat proposal yang rinci dan lengkap, yang mencakup rencana perjalanan, aspek keselamatan siswa, dan manfaat edukatif yang akan diperoleh.
Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa study tour memberikan manfaat edukatif yang nyata dan tidak hanya sekadar kegiatan rekreasi semata. Sekolah juga bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan siswa selama perjalanan.
Bupati Bandung: Izin Study Tour Tetap Diberikan
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menunjukkan sikap yang paling kontras dengan Gubernur. Beliau secara tegas menyatakan bahwa izin study tour tetap diberikan di wilayah Kabupaten Bandung. Ini menunjukkan bahwa larangan dari provinsi tidak akan diterapkan secara kaku di daerah tersebut.
Sikap ini mencerminkan perbedaan prioritas dan pertimbangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menangani isu study tour. Bupati Bandung mungkin mempertimbangkan faktor ekonomi lokal dan dampak larangan terhadap sektor pariwisata di daerahnya.
Dampak dan Pertimbangan Lebih Lanjut
Polemik ini juga menyoroti perlunya dialog dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Ketidakseragaman kebijakan dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi sekolah-sekolah di Jawa Barat.
Perlu dipertimbangkan pula dampak ekonomi dari larangan study tour terhadap sektor pariwisata dan usaha kecil menengah (UKM) yang bergantung pada kegiatan tersebut. Mungkin diperlukan solusi kompromi yang mempertimbangkan aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat di depan Gedung Sate pada Senin, 21 Juli 2025, juga menjadi indikasi dampak sosial ekonomi dari larangan study tour. Mereka menyuarakan keprihatinan atas potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.
“Kami menentang larangan study tour karena berdampak negatif terhadap perekonomian kami,” ungkap salah satu perwakilan demonstran. Pernyataan ini menunjukkan adanya keresahan dari masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Kesimpulannya, perbedaan kebijakan terkait study tour di Jawa Barat menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Solusi yang komprehensif perlu dipertimbangkan, yang mampu menyeimbangkan aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dialog terbuka dan partisipasi semua pemangku kepentingan sangat krusial untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
