Aksi protes warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terkait kenaikan pajak PBB PP sebesar 250% berlanjut dan kini bergeser menjadi tuntutan lengsernya Bupati Sudewo. Meskipun Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan pajak tersebut, demonstrasi tetap berlangsung dan bahkan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan ini terlihat dari banyaknya sumbangan yang mengalir ke posko logistik di alun-alun Pati.
Unjuk rasa besar berikutnya direncanakan pada Rabu, 13 Agustus 2025. Tuntutan utama kini bukan lagi soal pajak, melainkan desakan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melalui akun TikTok @sibungsu297 pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
“Tuntutan kita sebagai warga Pati adalah lengser Sudewo sebagai Bupati. Arogansi sebagai pemimpin tidak layak atau tidak patut dicontoh,” tegas kuasa hukum tersebut. Pernyataan ini mencerminkan rasa frustrasi masyarakat Pati terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo yang dianggap tidak responsif dan arogan dalam menghadapi permasalahan kenaikan pajak.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah merespon situasi ini dengan meminta Bupati Sudewo untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan lebih peka terhadap keluhan publik. Gubernur menekankan pentingnya evaluasi dan kajian cepat atas kebijakan kenaikan pajak tersebut.
“Terkait kenaikan PBB PP, saya sudah sampaikan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, tidak boleh membebani masyarakat,” ujar Gubernur Ahmad Luthfi melalui akun TikTok @fansluthfi pada Jumat, 8 Agustus 2025. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Gubernur untuk melindungi masyarakat dari beban pajak yang tidak wajar.
Lebih lanjut, Gubernur juga menekankan pentingnya kondusifitas daerah dan meminta Bupati Sudewo untuk memperbaiki cara berkomunikasi dengan masyarakat. Sikap arogansi dinilai sebagai penyebab utama meluasnya protes dan demonstrasi ini.
“Unjuk rasa ini harus jadi pelajaran untuk Bupati Pati, dalam berkomunikasi tidak boleh bersifat arogan, kita harus lebih soft, lebih menghargai dan jaga sopan santun dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat,” pesan Gubernur kepada Bupati Sudewo. Imbauan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan membuka jalan untuk dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Kondisi di Kabupaten Pati saat ini masih tegang. Meskipun pembatalan kenaikan pajak telah dilakukan, isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bupati Sudewo masih menjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan. Langkah-langkah konkrit dari Bupati Sudewo untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat sangatlah diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Ke depan, transparansi dan keterbukaan dalam pengambilan kebijakan publik menjadi kunci penting untuk menjaga stabilitas dan menghindari gejolak sosial serupa di masa mendatang.
Situasi ini juga menjadi sorotan penting bagi pemerintahan daerah lainnya di Indonesia, mengingatkan betapa pentingnya komunikasi yang efektif, responsif, dan bersifat demokratis dalam menangani aspirasi masyarakat. Kegagalan dalam hal ini dapat memicu gejolak sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
