Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memberikan apresiasi atas langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memindahkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari BI ke lima bank milik negara (Himbara). Keputusan ini dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Langkah strategis ini, menurut Perry, sejalan dengan upaya BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dengan penambahan likuiditas di perbankan diharapkan mampu memperkuat strategi pro-pertumbuhan yang telah dijalankan BI. Hal ini disampaikan Perry dalam konferensi pers daring usai Rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu, 17 September 2025.
“Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, termasuk pemindahan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke perbankan untuk menambah likuiditas,” ujar Perry.
Pemindahan dana tersebut menjadi bagian dari strategi komprehensif BI untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sejak September 2024, BI telah enam kali menurunkan suku bunga acuan (BI Rate), yang terbaru menjadi 4,75% pada September 2025.
Selain penurunan BI Rate, BI juga meningkatkan likuiditas dengan mengurangi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Penerbitan SRBI telah berkurang dari Rp916 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp720 triliun pada Agustus 2025, atau pengurangan sebesar Rp200 triliun.
Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) juga berperan penting dalam mendorong likuiditas perbankan. Melalui KLM, telah disalurkan dana setara Rp384 triliun untuk mendorong perbankan lebih aktif menyalurkan kredit.
“Semua kebijakan kami di Bank Indonesia memang telah *all out* untuk *pro growth* dengan tetap menjaga stabilitas,” tegas Perry menekankan komitmen BI terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Perry menambahkan bahwa seluruh kebijakan BI diterapkan secara hati-hati dan terukur. Prioritas utama tetap pada pengendalian inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi dengan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
