Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambannya penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rendahnya realisasi anggaran ini menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025), Purbaya menekankan perlunya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana MBG kepada publik. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait perbedaan informasi mengenai penyerapan anggaran program tersebut.
“Ada yang dikomplain tadi, MBG, penyerapannya rendah. Saya tanya teman-teman keuangan katanya bagus, ternyata jelek,” ungkap Purbaya.
Pernyataan Menkeu tersebut menunjukkan adanya kesenjangan informasi terkait kinerja program MBG. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Purbaya berinisiatif mengadakan jumpa pers rutin bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
“Sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala BGN. Kalau penyerapannya jelek, dia yang jelaskan ke publik, saya di sebelahnya,” tegas Purbaya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran MBG.
Tidak hanya MBG, Purbaya juga memastikan percepatan penyerapan anggaran program-program lain yang mengalami kendala serupa. Pemerintah siap memberikan dukungan teknis kepada kementerian/lembaga yang membutuhkan bantuan.
“Kalau mereka tidak bisa menyusun program kerja atau pengajuan anggaran, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kami monitor secara reguler,” imbuhnya. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan efektifitas penggunaan anggaran negara.
Program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, awalnya dianggarkan Rp71 triliun. Anggaran tersebut kemudian dinaikkan menjadi Rp121 triliun setelah penambahan sebesar Rp50 triliun. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 melalui 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, realisasi hingga semester I 2025 masih jauh dari target. Data menunjukkan baru Rp5 triliun yang terserap, dengan hanya 5,58 juta penerima manfaat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.
