Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, mempertanyakan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam panggilan pemeriksaan terkait dugaan ijazah palsu. Ketidakhadiran Jokowi menimbulkan kebingungan, terutama karena penyidik kemudian mendatangi Jokowi di Solo untuk mengambil keterangan. Khozinudin menyampaikan hal ini setelah mengumumkan rencana sembilan kliennya, termasuk Roy Suryo, untuk mengajukan penundaan pemeriksaan.
Khozinudin menekankan bahwa penundaan pemeriksaan kliennya akan dilakukan secara resmi, dengan surat permohonan yang diajukan. Ia membedakan hal ini dengan kasus Jokowi, dimana ketidakhadirannya awalnya tidak diketahui. “Berbeda dengan ketidakhadiran saudara Joko Widodo yang sebelumnya kita tidak tahu dia dipanggil,” tegas Khozinudin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, 11 Agustus 2025. “Kita jadi bingung karena justru penyidik yang mendatangi saksi saudara Joko Widodo ke Solo untuk diambil keterangannya,” imbuhnya.
Pemeriksaan Jokowi akhirnya dilakukan di Solo pada 23 Juli 2025, setelah sebelumnya ia absen dari panggilan pada 17 Juli 2025. Beredar kabar bahwa ketidakhadirannya disebabkan masalah kesehatan, namun hal ini dibantah oleh kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan. Penjelasan Yakup Hasibuan penting untuk meluruskan kesalahpahaman publik.
Yakup Hasibuan menjelaskan kepada wartawan di Mapolresta Solo pada 23 Juli 2025, “Perlu saya sampaikan juga masih ada yang mencoba memelintir juga kemarin bahwa ‘Pak Jokowi kemarin sudah dipanggil tapi kok sakit kemudian tidak hadir,’ gitu kan?” Ia kemudian menegaskan bahwa ketidakhadiran Jokowi bukan karena alasan kesehatan, melainkan karena adanya agenda yang tak dapat ditinggalkan.
“Di sini saya sampaikan dengan tegas bahwa memang Pak Jokowi sudah dipanggil kemarin untuk hadir, namun kami juga bersurat secara resmi untuk meminta penundaan karena memang Pak Jokowi sudah ada kegiatan agenda yang tidak dapat ditinggalkan,” terang Yakup. Meskipun Jokowi sedang dalam masa pemulihan kesehatan, Yakup memastikan hal itu bukan alasan ketidakhadirannya pada panggilan pertama.
“Faktanya memang kan beliau masih dalam pemulihan, namun kita tidak pernah menyatakan secara resmi bahwa beliau karena sakit tidak bisa hadir,” ujar Yakup. Pernyataan ini menegaskan bahwa penundaan kehadiran Jokowi dilakukan secara resmi dan bukan karena alasan kesehatan. Kasus ini menyoroti perbedaan penanganan antara penundaan pemeriksaan yang dilakukan secara resmi dan ketidakhadiran tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini tentunya telah menarik perhatian publik luas. Banyak pihak menilai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, terlepas dari status individu yang diperiksa. Perdebatan mengenai alasan ketidakhadiran Jokowi dan perbedaan penanganan antara kasus Jokowi dengan kasus klien Khozinudin perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang berlaku.
Selain itu, penting untuk melihat konteks politik yang mungkin mewarnai persepsi publik terhadap kasus ini. Posisi Jokowi sebagai mantan Presiden dapat memengaruhi persepsi dan interpretasi atas tindakan-tindakan yang diambil dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk tetap berpegang pada fakta dan menghindari spekulasi yang tidak berdasar. Kejelasan informasi dan proses hukum yang adil sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Peristiwa ini juga menjadi sorotan bagi penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan figur publik seperti mantan Presiden menjadi perhatian. Kejelasan dan transparansi dalam proses pemeriksaan sangat krusial untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah munculnya persepsi yang bias. Sehingga, perlu diteliti lebih jauh bagaimana mekanisme panggilan dan penundaan pemeriksaan tersebut berjalan untuk memastikan setiap warga negara, apapun latar belakangnya, diperlakukan dengan adil di mata hukum.
