**Polemik Kemerdekaan Pers di Istana: ID Jurnalis CNN Indonesia Dikembalikan, Komitmen Dialog Diperkuat**
Drama seputar kemerdekaan pers di lingkungan Istana Kepresidenan akhirnya menemukan titik terang. Setelah sempat memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pers, kartu identitas (ID) liputan khusus Istana milik jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia, resmi dikembalikan. Pengembalian ini menjadi sinyal positif dari Istana untuk meredam polemik yang sempat memanas.
Langkah ini menunjukkan komitmen serius Istana dalam menjaga etika jurnalistik. Pengembalian ID Pers Istana dipimpin langsung oleh Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres), pada Senin, 29 September 2025, di Istana, Jakarta. Momen ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan wujud nyata dari upaya dialog konstruktif.
**Istana Prioritaskan Dialog dan Janjikan Tak Ada ‘Drama’ Lagi**
Deputi Yusuf Permana menjelaskan bahwa pengembalian ID pers Istana kepada Diana Valencia adalah hasil tindak lanjut dari komunikasi yang konstruktif antara Istana, pihak media, dan Dewan Pers. Pertemuan tersebut bahkan diprioritaskan hingga harus menggeser jadwal penting kepresidenan.
Menurut Yusuf, Istana sangat terbuka terhadap komunikasi dua arah. Ketika Diana ingin berkomunikasi, Istana langsung merespons dengan ajakan bertemu. Pertemuan ini dipandang penting sebagai langkah tindak lanjut setelah adanya komunikasi dengan Dewan Pers.
Yusuf Permana mengungkapkan bahwa meski sebenarnya pagi itu mereka memiliki kegiatan acara bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, namun lantaran pertemuan dengan CNN merupakan hal yang penting, maka mereka lebih memilih untuk bertemu.
Pihak Setpres juga memberikan klarifikasi tegas mengenai jenis kartu yang sempat ditarik. Yusuf menegaskan bahwa yang diambil hanyalah ID khusus yang berfungsi sebagai akses liputan di lingkungan Istana, bukan kartu identitas profesional Diana sebagai seorang jurnalis. Ia menekankan bahwa Setpres tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan ID Pers.
Akses liputan Diana Valencia di Istana secara resmi dipulihkan dengan kembalinya ID tersebut. Yusuf Permana memberikan jaminan bahwa insiden pencabutan kartu pers Istana yang terjadi beberapa hari lalu tidak akan terulang kembali.
**Desakan Dewan Pers: Buntut Pertanyaan Sensitif MBG**
Pencabutan ID pers bermula dari pertanyaan tajam Diana Valencia kepada Presiden Prabowo Subianto soal kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini sedang menjadi sorotan publik, sehingga pencabutan ID pers memicu reaksi keras dari organisasi pers dan praktisi media senior.
Dewan Pers telah meminta Istana untuk segera memulihkan akses liputan jurnalis tersebut. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melalui siaran pers tertulisnya pada Minggu, 28 September 2025, menyampaikan sikap tegas.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Komaruddin Hidayat.
Dewan Pers juga mengingatkan semua pihak, terutama lembaga negara, untuk menjunjung tinggi dan menghormati kemerdekaan pers, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam konteks demokrasi, pers berperan sebagai pilar keempat dan kontrol sosial yang vital.
**Kenapa Kemerdekaan Pers Itu Penting?**
Tindakan pencabutan ID pers Istana, meskipun sudah dikoreksi, menjadi pengingat penting tentang rapuhnya iklim kebebasan pers. Mengapa kita harus peduli terhadap kemerdekaan pers?
UU Pers Pasal 2 menegaskan bahwa kebebasan pers adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat. Ini berarti kebebasan pers bukan hanya hak istimewa jurnalis, tetapi hak masyarakat untuk tahu.
Tanpa pers yang independen dan berani mengkritik, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan meningkat. Jurnalisme yang berani bertanya tentang isu krusial seperti MBG adalah wujud nyata dari fungsi pengawasan ini.
Di tengah arus disinformasi yang masif, pers profesional bertanggung jawab menyediakan informasi yang akurat dan berimbang. Hal ini vital agar masyarakat dapat mengambil keputusan politik atau sosial yang cerdas.
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi kita semua.
Melindungi jurnalis adalah kewajiban. Kunci kemerdekaan pers adalah dialog terbuka antara media dan pemerintah, serta penegakan hukum yang serius terhadap intimidasi jurnalis. Tujuannya adalah agar pers dapat terus menjadi mitra kritis yang membantu negara, bukan musuh.
Drama ID Pers Istana ini telah usai. Dewan Pers dan Istana patut diapresiasi atas dialog yang terjalin. Informasi terbaru seputar isu-isu hangat dapat diakses melalui media sosial dan website Kotak Post.
