Indonesia, yang selama tujuh tahun berturut-turut menduduki peringkat pertama dalam World Giving Index (WGI) 2024, kini turun ke peringkat ke-21 dalam World Giving Report (WGR) 2025. Perubahan peringkat ini, berdasarkan survei 101 negara, mengejutkan banyak pihak dan memicu diskusi mengenai metodologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kedermawanan.
Penurunan peringkat ini bukan berarti Indonesia kurang dermawan. Menurut Hamid Abidin, peneliti filantropi dari Pusat Penelitian dan Advokasi Kepentingan Publik (PIRAC), perbedaan metodologi antara WGI dan WGR menjadi faktor utama. WGR 2025 menggunakan metodologi yang lebih rinci dan komprehensif, memasukkan aspek nilai donasi terhadap pendapatan dan keragaman jalur pemberian sumbangan.
Metodologi dan Faktor-Faktor Penentu Peringkat Kedermawanan
WGI mungkin lebih fokus pada frekuensi tindakan dermawan, sementara WGR mempertimbangkan nilai dan dampaknya. Perbedaan ini penting dipahami untuk menilai secara adil posisi Indonesia dalam peta kedermawanan global. Faktor-faktor lain seperti stabilitas ekonomi, kepercayaan publik terhadap lembaga amal, dan regulasi pemerintah juga berperan signifikan.
Meskipun peringkat turun, Indonesia tetap menunjukkan potensi besar sebagai pemimpin filantropi di Asia Tenggara. Proporsi pendapatan yang didonasikan sebesar 1,55 persen melebihi rata-rata global (1,04 persen) dan mengungguli negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini membuktikan budaya berbagi yang kuat masih melekat dalam masyarakat Indonesia.
Peran Pemerintah dan Regulasi dalam Mendorong Kedermawanan
Hamid Abidin menekankan perlunya revisi terhadap regulasi yang sudah usang dan restriktif, khususnya Undang-Undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Regulasi ini dinilai menghambat perkembangan filantropi di Indonesia. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan insentif pajak untuk mendorong donasi.
“Potensi kedermawanan ini bisa lebih optimal jika pemerintah segera merevisi regulasi PUB yang sudah usang dan meningkatkan insentif pajak yang saat ini cakupan dan nilainya masih minim,” ujar Hamid. Pernyataan ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan filantropi.
Pentingnya Kepercayaan Publik dan Ekosistem Filantropi
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amal menjadi kunci keberhasilan dalam membangun budaya kedermawanan. Kepercayaan ini tidak hanya mendorong donasi finansial, tetapi juga keterlibatan sukarela dan advokasi. Semakin tinggi kepercayaan, semakin besar kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.
“Tingkat kepercayaan ini berperan ganda, tidak hanya mendorong masyarakat untuk berkontribusi secara finansial, tetapi juga mendukung keterlibatan sukarela dan advokasi yang menyokong keberlanjutan sektor filantropi dan nirlaba,” tambah Hamid. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga amal untuk membangun kepercayaan publik.
Rekomendasi dan Kesimpulan
Untuk meningkatkan peringkat kedermawanan Indonesia, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Ini termasuk merevisi regulasi yang usang, meningkatkan insentif pajak, dan melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengembangkan ekosistem filantropi yang kuat dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, meskipun peringkat Indonesia turun dalam WGR 2025, potensi kedermawanan masih sangat besar. Dengan perbaikan regulasi, peningkatan transparansi, dan dukungan pemerintah yang komprehensif, Indonesia dapat kembali menjadi pemimpin filantropi di kawasan Asia Tenggara dan bahkan di tingkat global. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga filantropi, dan masyarakat untuk mencapai tujuan ini.
