Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meninjau ulang regulasi pengelolaan rekening bank pasif atau dormant. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memperjelas hak serta kewajiban bank dan nasabah. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan hal ini dalam sebuah diskusi di Bandung. Ia menekankan pentingnya revisi regulasi untuk melindungi semua pihak yang terlibat. OJK berwenang melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
“OJK dalam kewenangan berdasarkan undang-undang akan melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan, yang penting itu,” ujar Dian. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peninjauan ulang ini bertujuan untuk memastikan hak-hak bank dan nasabah semakin diperjelas terkait pengelolaan rekening dormant.
“Termasuk di dalamnya itu, upaya kita untuk me-revisit kira-kira begitu, terhadap peraturan-peraturan yang terkait rekening, termasuk rekening dormant. Ini untuk memastikan hak-hak bank dan nasabah itu kemudian semakin diperjelas,” lanjut Dian menjelaskan pentingnya revisi regulasi.
Permasalahan Rekening Dormant dan Upaya Pencegahan Kejahatan Keuangan
Selain peninjauan regulasi, OJK juga meminta perbankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap rekening dormant. Hal ini penting untuk mencegah kejahatan keuangan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perbankan juga harus meningkatkan efektivitas dalam menangani jual beli rekening yang ilegal.
Saat ini, ketentuan mengenai rekening dormant umumnya diatur dalam kebijakan internal masing-masing bank. Kebijakan tersebut mengacu pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini mengumumkan penghentian sementara transaksi pada rekening dormant untuk mencegah kejahatan keuangan. Meskipun demikian, nasabah masih dapat mengaktifkan kembali rekening mereka dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Definisi Rekening Dormant menurut PPATK
Menurut PPATK, rekening dormant mencakup rekening tabungan (perorangan atau perusahaan), rekening giro, dan rekening rupiah/valuta asing yang tidak digunakan untuk transaksi apa pun selama 3 hingga 12 bulan. PPATK memastikan bahwa dana masyarakat di rekening dormant yang dihentikan sementara tetap aman dan tidak akan hilang.
Penghentian sementara ini dilakukan sebagai langkah pencegahan kejahatan keuangan. Analisis PPATK menunjukkan banyak rekening hasil jual beli ilegal yang digunakan untuk pencucian uang, termasuk reaktivasi rekening secara masif untuk menampung dana hasil tindak pidana.
PPATK menyatakan bahwa penghentian sementara rekening dormant sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Langkah ini didukung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi nasabah.
Pendapat Wakil Ketua DPR RI
Dasco Ahmad menegaskan bahwa kebijakan blokir rekening dormant bertujuan melindungi rekening nasabah yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Ia telah mengkonfirmasi hal ini kepada PPATK dan menerima penjelasan terkait langkah-langkah yang diambil.
“Kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada PPATK terhadap langkah-langkah yang diambil oleh PPATK, dan kami mendapat penjelasan sebagai berikut; bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dormant,” kata Dasco.
Dasco menambahkan bahwa kebijakan ini juga untuk memberantas judi online, karena rekening dormant sering digunakan untuk menampung transaksi dari kegiatan ilegal tersebut. “PPATK juga menemukan dormant-dormant itu ada yang berasal dari jenis-jenis kejahatan seperti judi online,” ucapnya.
Kesimpulannya, peninjauan ulang regulasi rekening dormant oleh OJK dan langkah-langkah PPATK merupakan upaya proaktif untuk mencegah kejahatan keuangan dan melindungi nasabah. Kolaborasi antara OJK, PPATK, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk memastikan sistem keuangan yang aman dan terpercaya.
