Industri rokok elektronik atau vape di Indonesia diprediksi akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang utama adalah menurunnya daya beli masyarakat dan maraknya rokok ilegal. Regulasi yang semakin ketat serta potensi kenaikan cukai juga turut memperparah situasi.
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto, menyatakan bahwa perlambatan penjualan sudah terlihat sejak paruh pertama tahun 2025. Menurutnya, “Perlambatan tersebut kami lihat karena menurunnya daya beli masyarakat serta fenomena rokok ilegal yang semakin marak.” Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 21 Agustus.
Meskipun pemerintah tidak menaikkan tarif cukai untuk tahun 2025, kebijakan Harga Jual Eceran (HJE) minimum yang lebih tinggi tetap menjadi beban bagi konsumen legal. Budiyanto menambahkan, “Kami mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai pada tahun 2025, tetapi dengan HJE minimum yang lebih tinggi tetap akan berdampak ke konsumen legal.” Hal ini tentu saja akan mempengaruhi daya beli konsumen.
Kebijakan fiskal yang terlalu menekan juga berpotensi besar menghambat daya saing dan peluang ekspor industri vape Indonesia. Sebab, mayoritas pelaku usaha vape adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi ini diperparah dengan banyaknya produsen yang telah gulung tikar akibat kenaikan cukai beberapa tahun terakhir.
Wakil Ketua Umum Perkumpulan Produsen Eliquid Indonesia (PPEI), Agung Subroto, juga telah menyampaikan penurunan kinerja industri vape sebelumnya. Kenaikan cukai tiga tahun terakhir, dua kali kenaikan beruntun sebesar 19,5 persen per tahunnya, berdampak sangat signifikan. Agung menjelaskan, “Sehingga dengan adanya kenaikan tarif cukai 3 tahun terakhir, 2 kali kenaikan beruntun *multi years* 19,5 persen per tahunnya ini membuat anggota kami yang tadinya ada 300 produsen lebih hanya menyisakan 170. Artinya ada hampir separuh dari anggota kami yang tidak sanggup membeli pita cukai untuk kemudian memproduksi liquid.”
Dampaknya, banyak produsen liquid vape lokal yang terpaksa berhenti beroperasi karena tidak mampu lagi memenuhi kewajiban cukai. Kondisi ini semakin memperburuk situasi industri vape di tengah tantangan ekonomi yang ada. Perlu adanya kajian mendalam dan strategi yang tepat dari pemerintah untuk menyelamatkan industri vape dalam negeri, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggungnya. Salah satu solusinya adalah dengan mencari titik keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan usaha para pelaku industri.
Selain faktor ekonomi makro dan regulasi, persaingan dengan produk vape ilegal juga menjadi tantangan besar. Rokok ilegal ini tidak terikat regulasi dan cukai, sehingga dapat dijual dengan harga jauh lebih murah dan merebut pangsa pasar produk legal. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi peredaran rokok ilegal ini.
Lebih lanjut, perlu dikaji ulang dampak kebijakan HJE minimum terhadap daya beli konsumen dan keberlanjutan usaha para produsen. Apakah angka HJE minimum sudah sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini? Mungkin perlu adanya penyesuaian agar tidak mematikan industri vape dalam negeri. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau dukungan khusus bagi UMKM di sektor vape agar dapat tetap bersaing dan berkembang.
Perlu kerjasama yang baik antara pemerintah, asosiasi industri, dan para pelaku usaha untuk mencari solusi terbaik. Tujuannya agar industri vape di Indonesia dapat tetap tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, sekaligus memastikan produk yang beredar aman dan terkendali.
