CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menyatakan akan mengevaluasi rencana restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap rencana Danantara untuk bergabung dalam konsorsium KCJB guna menyelesaikan permasalahan utang pembangunan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian masalah utang secara tuntas, bukan hanya penundaan.
Rosan menekankan pentingnya solusi permanen untuk masalah utang KCJB. Ia menegaskan bahwa aksi korporasi yang dilakukan harus menyelesaikan masalah secara menyeluruh, bukan hanya menunda-nunda. “Kita sedang evaluasi dan kalau kita melakukan aksi korporasi itu tuntas gitu ya. Jadi, bukan hanya sifatnya menunda masalah,” ujar Rosan kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/8).
Danantara akan mengumumkan langkah-langkah restrukturisasi KCJB kepada publik pada waktunya. Rosan menjelaskan bahwa detail rencana tersebut akan diungkap setelah proses evaluasi selesai. “Nanti pada saatnya kita akan umumkan langkah-langkah kita dalam rangka me-restrukturisasi dari KCIC atau Whoosh ini,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai perpanjangan tenor utang, Rosan enggan memberikan detail. Ia meminta awak media untuk menunggu hasil evaluasi yang sedang dilakukan. “Nanti, nanti kita laporkan hasilnya,” pungkas Rosan.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2023. Peresmian ini menandai dimulainya layanan kereta cepat untuk umum. Proyek yang dimulai pada 21 Januari 2016 ini, akhirnya mewujudkan mimpi Indonesia memiliki kereta cepat setara negara maju di Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.
Biaya pembangunan KCJB mencapai USD 7,2 miliar atau sekitar Rp 108 triliun. Angka ini jauh melebihi perkiraan awal sebesar USD 5,13 miliar (Rp 76 triliun), dengan pembengkakan biaya disepakati sebesar USD 1,2 miliar (Rp 18 triliun). Pembengkakan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk revisi desain, kenaikan harga material, dan kendala-kendala teknis selama proses konstruksi. Ke depannya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur besar seperti ini perlu ditingkatkan untuk mencegah pembengkakan biaya yang signifikan.
Restrukturisasi utang KCJB menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan operasional kereta cepat ini. Keberhasilan restrukturisasi akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam sektor transportasi dan pariwisata. Namun, kegagalan dalam restrukturisasi berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dan menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola proyek infrastruktur besar di Indonesia. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi terkait rencana restrukturisasi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.
Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam mengawasi proses restrukturisasi utang KCJB. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil bermanfaat dan tidak merugikan keuangan negara. Selain itu, pemerintah juga perlu belajar dari pengalaman ini untuk meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola proyek infrastruktur di masa mendatang. Evaluasi menyeluruh terhadap proses pembangunan KCJB, termasuk identifikasi penyebab pembengkakan biaya, juga perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya masalah serupa pada proyek-proyek infrastruktur lainnya.
