Lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh nomor induk kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) teridentifikasi terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Temuan mengejutkan ini terungkap dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Total transaksi judi online yang dilakukan oleh penerima bansos tersebut mencapai angka fantastis.
Nominal deposit judi online yang berasal dari 571.410 NIK penerima bansos mencapai Rp957 miliar, dengan total 7,5 juta transaksi. Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, mengungkapkan temuan ini dalam keterangannya. PPATK melakukan analisis mendalam untuk mengungkap praktik ini.
Analisis PPATK mengaitkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. Dari pencocokan data tersebut, teridentifikasi 571.410 NIK yang sama, menunjukkan adanya tumpang tindih antara penerima bansos dan pelaku judi online.
“Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ungkap Natsir Kongah pada Senin, 7 Juli 2025. Pernyataan tersebut menunjukkan potensi besar masih ada NIK penerima bansos lain yang terlibat dalam kegiatan serupa.
Kerja sama antara PPATK dan Kementerian Sosial pun terjalin untuk memastikan penyaluran bansos lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Data analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan menjadi pedoman utama.
Analisis rekening tersebut akan membantu mengidentifikasi rekening penerima bansos yang tidak aktif atau hanya menerima transfer dana tanpa transaksi lain. Ini penting untuk memastikan bansos benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan, per 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun bantuan sosial telah disalurkan kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan kepada lebih dari 8 juta KPM (80,49% dari total kuota) dengan nilai Rp5,8 triliun.
Bansos sembako telah mencapai lebih dari 15 juta KPM (sekitar 84,71% dari target) dengan total nilai Rp9,2 triliun. Penebalan bansos berupa tambahan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan untuk 18,3 juta KPM juga telah disalurkan kepada 15 juta KPM, senilai Rp6,19 triliun. Pemerintah terus berupaya memastikan transparansi dan efektivitas penyaluran bansos.
