**Kerusuhan Akibat Aksi Massa: Menteri PU dan Seskab Bahas Perbaikan Fasilitas Umum Rusak!**
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengadakan pertemuan darurat dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya hingga dini hari Senin (1/9/2025). Pertemuan tersebut membahas perbaikan infrastruktur publik yang rusak akibat aksi massa pada akhir pekan lalu. Kerusakan tersebut meliputi berbagai fasilitas umum penting yang digunakan masyarakat setiap hari.
Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 02.00 WIB tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memprioritaskan perbaikan fasilitas umum yang vital. Dody Hanggodo menjelaskan, “Kami diskusi hingga pagi membahas titik-titik mana yang harus diprioritaskan untuk segera diperbaiki,” ujarnya saat meninjau Gerbang Tol (GT) Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Prioritas utama perbaikan difokuskan pada gerbang tol dan halte TransJakarta. Hal ini dikarenakan kedua fasilitas tersebut menjadi akses utama yang digunakan masyarakat setiap hari. Sedikitnya tujuh gerbang tol dilaporkan mengalami kerusakan akibat aksi tersebut.
“Gerbang tol dan halte jadi perhatian utama karena fasilitas itu dilewati masyarakat setiap hari,” tegas Dody. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua fasilitas dan gedung yang terbakar segera diperbaiki. Namun, Dody mengakui bahwa proses perbaikan, terutama pembangunan ulang, akan memakan waktu.
GT Pejompongan menjadi salah satu lokasi yang mengalami kerusakan terparah. “Gerbang ini dua kali dibakar. Jumat malam sudah diperbaiki sementara oleh Jasa Marga, tapi Sabtu malam kembali dibakar. Selain itu, server dan CCTV juga dicuri,” ungkap Dody menjelaskan kerusakan yang dialami GT Pejompongan.
Kementerian PU telah menyiapkan dana darurat sebesar Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum dan gedung pemerintahan yang terdampak kerusuhan. Sementara itu, PT Jasa Marga (Persero) akan menanggung seluruh biaya perbaikan untuk tujuh gerbang tol yang rusak. Biaya perbaikan gerbang tol diperkirakan mencapai Rp80 miliar.
Proses perbaikan infrastruktur yang rusak akibat aksi massa ini akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur publik yang paling vital dan digunakan masyarakat setiap hari. Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan fungsi fasilitas tersebut secepatnya.
