Kualitas udara Jakarta dan sekitarnya terus menjadi perhatian serius Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH). Upaya penegakan aturan uji emisi kendaraan bermotor menjadi salah satu langkah kunci dalam memperbaiki kondisi ini. Ibukota yang selama ini dikenal dengan udara yang buruk, kini tengah berupaya keras untuk berubah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif menindak pelanggaran uji emisi. Baru-baru ini, 12 kendaraan angkutan barang dan penumpang (kategori N dan O) dijatuhi sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dengan denda mencapai Rp 8 juta. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar.
“Berikutnya supaya dicontoh daerah-daerah lainnya,” ujar Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kemen-LH, Rasio Ridho Sani. Ia menekankan pentingnya penerapan aturan serupa di kota-kota besar lainnya seperti Semarang dan Surabaya. Sanksi tipiring ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda), namun Kemen-LH juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi melalui undang-undang yang berlaku.
Fokus pemerintah saat ini adalah mengendalikan kualitas udara di Jakarta, mengingat jumlah penduduknya yang sangat besar. Hal ini menjadi prioritas utama demi kesehatan masyarakat. Rasio menjelaskan bahwa ada 19 stasiun pemantauan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya.
Data dari stasiun pemantauan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Dari 1 Januari hingga 14 Agustus 2025, 17 stasiun menunjukkan kualitas udara kategori kuning (tidak sehat). Dua stasiun lainnya berada pada kategori sedang. Stasiun pemantauan di Bundaran HI mencatat 41 hari dengan kualitas udara tidak sehat, sementara stasiun di Bekasi mencatat lebih dari 50 hari dalam periode yang sama.
Kendaraan bermotor menjadi penyumbang utama buruknya kualitas udara, berkisar antara 31 hingga 57 persen. “Kemudian proses pembakaran di tungku yang dilakukan industri,” tambah Rasio. Artinya, upaya perbaikan kualitas udara tidak hanya berfokus pada kendaraan bermotor saja, tetapi juga pada sektor industri.
Kemen-LH juga menjatuhkan sanksi kepada industri yang melanggar aturan emisi. Sanksi berupa denda hingga Rp 8 juta diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan dalam menjalankan uji emisi secara berkala. Uji emisi yang lolos menjadi syarat utama kendaraan untuk beroperasi di jalan raya.
Rasio Ridho Sani menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Upaya tersebut meliputi peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara. Pemerintah juga mendorong inovasi teknologi untuk mengurangi polusi udara. Harapannya, dengan langkah-langkah komprehensif ini, Jakarta dapat menghirup udara yang lebih bersih dan sehat di masa mendatang. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan jumlah stasiun pemantauan kualitas udara dan memperluas jangkauan pengawasan ke daerah-daerah lain di sekitarnya.
