Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait wacana perubahan status mitra pengemudi ojek daring menjadi karyawan tetap. Ia memprediksi kebijakan ini justru akan merugikan para mitra dan berdampak negatif pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada layanan pengantaran digital.
Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada 13 Juni 2025, Neneng menjelaskan bahwa Grab tidak memiliki kapasitas untuk menyerap seluruh mitra pengemudi menjadi karyawan tetap. Beban tambahan berupa gaji bulanan, cuti, jaminan pensiun, dan perlindungan sosial akan menjadi tantangan besar bagi perusahaan.
Neneng menekankan dampak signifikan dari kebijakan ini. “Kalau di Indonesia hanya 17 persen yang bisa diserap, yang lain mau ke mana? Bagaimana mereka mendapatkan income?” Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatirannya terhadap nasib para mitra yang tidak terakomodasi dalam sistem karyawan tetap.
Analogi Kasus di Spanyol: Pelajaran Penting
Neneng mencontohkan kasus di Spanyol pada tahun 2021, ketika pemerintah menerapkan Riders’ Law yang mewajibkan kurir daring menjadi pegawai tetap. Hasilnya, salah satu perusahaan hanya mampu mengangkat sekitar 17% mitra pengemudi menjadi karyawan, sementara sisanya kehilangan pendapatan. Ini menjadi bukti nyata betapa kebijakan ini bisa berdampak buruk jika tidak direncanakan dengan matang.
Pengalaman Spanyol ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Sebelum mengambil keputusan yang serupa, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan para mitra dan keberlangsungan ekosistem ekonomi digital secara keseluruhan. Studi kelayakan dan analisis mendalam terkait dampak ekonomi dan sosial sangat diperlukan sebelum menerapkan kebijakan ini.
Keunggulan Sistem Kemitraan
Neneng juga menyoroti keunggulan sistem kemitraan yang memberikan fleksibilitas bagi para mitra dalam menentukan jam kerja dan model penghasilan mereka. Hal ini memberikan kemandirian dan kontrol lebih besar atas kehidupan profesional mereka. Sebaliknya, sistem karyawan tetap mengharuskan mitra untuk tunduk pada aturan yang lebih ketat dan terikat pada jam kerja yang ditentukan.
Risiko pengangguran juga menjadi perhatian. “Begitu dia di-PHK, panik cari kerja. Kecuali memang banyak sekali lapangan pekerjaan tersedia,” ungkap Neneng. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran akan kesulitan mencari pekerjaan baru bagi para mantan karyawan jika mereka di PHK.
Dampak terhadap UMKM
Dampak negatif dari perubahan status ini tidak hanya dirasakan oleh para mitra pengemudi, tetapi juga berdampak pada UMKM yang bergantung pada layanan pengantaran online. Neneng menuturkan bahwa 90% merchant GrabFood adalah UMKM. Penurunan jumlah pengemudi akan langsung berdampak pada penurunan layanan pengiriman makanan dan barang, sehingga berpotensi mengancam keberlangsungan usaha mereka.
Hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap seluruh ekosistem ekonomi digital, bukan hanya fokus pada satu kelompok saja. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian komprehensif untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan pihak manapun.
Kesimpulan: Perlunya Kajian Mendalam
Kesimpulannya, wacana perubahan status mitra pengemudi ojek daring menjadi karyawan tetap perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif. Pemerintah dan perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak terhadap kesejahteraan mitra, keberlangsungan UMKM, serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Mengadopsi kebijakan yang tergesa-gesa tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.
Penting untuk diingat bahwa solusi terbaik bukanlah hanya satu pilihan yang dipaksakan, tetapi membutuhkan dialog dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan para mitra pengemudi untuk menemukan model yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
