Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank “nganggur” atau dormant telah memicu kontroversi dan kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu kritik datang dari investor Benny Batara Hutabarat, atau Benix, yang menyoroti dampak negatif kebijakan ini terhadap kepercayaan publik.
Benix mengungkapkan kekhawatirannya akan dampak kebijakan PPATK terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia. Ia berpendapat bahwa pemblokiran rekening secara massal, tanpa mempertimbangkan nilai saldo, dapat menimbulkan kepanikan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Konsekuensi jangka panjangnya, menurut Benix, bisa sangat merugikan perekonomian nasional.
“Kalau ini terus-terus dilakukan, dan netizen makin banyak yang panik, rakyat makin banyak yang panik, yang bahaya apa? Yang diserang apa? Trust (kepercayaan). Rakyat Indonesia lama-lama akan kehilangan trust-nya terhadap sistem perbankan Indonesia,” ungkap Benix dalam kanal YouTube miliknya.
Lebih lanjut, Benix juga menyoroti dampak potensial terhadap kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Pemblokiran rekening yang menyasar masyarakat biasa, tanpa adanya transparansi dan kriteria yang jelas, dapat memicu sentimen negatif terhadap pemerintah.
“Kenapa? Ya duit saya, saya taruh ke bank terus enggak bisa diakses kan ngeri sih, guys. Jujur saja,” ujarnya menggambarkan keresahan masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan ini, yang seharusnya ditujukan untuk mencegah tindak kejahatan, malah berpotensi merusak kepercayaan publik.
Benix menilai kebijakan PPATK ini tidak masuk akal, khususnya karena banyak kasus yang dilaporkan melibatkan rekening dengan saldo kecil. Ia mencontohkan kasus masyarakat yang kesulitan berobat karena rekeningnya diblokir, padahal saldonya hanya Rp 12 juta. Ini menunjukkan betapa kebijakan ini dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat kecil.
Ia mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam memberantas kejahatan keuangan. Menurutnya, jika targetnya adalah bandar judi online, maka PPATK seharusnya lebih spesifik dalam menentukan batasan nilai saldo rekening yang akan diblokir. Sebuah nilai ambang batas yang lebih tinggi, misalnya di atas Rp 100 juta atau Rp 1 miliar, akan lebih tepat sasaran.
“Menurut saya orang judi online itu, apalagi yang mau diincar tentu bandar-bandar besar, kayaknya enggak ada gue lihat bandar itu isi dompetnya atau isi rekeningnya cuma 20 juta, 50 juta. Kayaknya enggak sih, enggak masuk akal menurut saya,” tegas Benix.
Analisis Kebijakan PPATK: Mencari Keseimbangan Antara Pencegahan Kejahatan dan Perlindungan Masyarakat
Kebijakan PPATK yang kontroversial ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana menyeimbangkan upaya pencegahan kejahatan keuangan dengan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat. Pemblokiran rekening, meskipun bermaksud baik, harus dijalankan dengan kriteria yang jelas, transparan, dan proporsional.
Solusi yang lebih terukur, seperti penetapan nilai ambang batas saldo rekening yang akan diblokir, bisa menjadi pertimbangan. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang lebih mudah diakses dan efisien bagi masyarakat untuk mengajukan banding atau klarifikasi jika rekening mereka diblokir secara tidak tepat.
Rekomendasi untuk Peningkatan Kebijakan
Agar kebijakan PPATK lebih efektif dan adil, beberapa rekomendasi berikut perlu dipertimbangkan:
“Lu freeze (bekukan) dah itu. Kenapa? Karena dia punya duit 1 miliar. Saya yakin, besok keluarganya ada yang masuk ke rumah sakit, saya yakin dia enggak pusing bayar tagihan. Dia enggak pusing kalau ada tagihan listrik. Dia enggak pusing kalau ada bayar uang sekolah anaknya,” kata Benix menjelaskan perlunya pendekatan yang lebih terarah.
Namun, jika kebijakan ini diterapkan pada masyarakat dengan saldo rekening hanya belasan atau puluhan juta, dampaknya bisa sangat menyakitkan.
“Terus tiba-tiba di-freeze (dibekukan). Padahal itu buat bayar uang sekolah anaknya. Buat bayar uang vaksin, buat beli uang baju anaknya, buat bayar berobat, kan sadis namanya lu. Sadis enggak lu? Coba lu pikir. Buat orang-orang, itu kan duit yang penting,” kesimpulan Benix mengenai dampak negatif kebijakan tersebut terhadap masyarakat kecil.
Kesimpulannya, kebijakan PPATK terkait pemblokiran rekening dormant perlu ditinjau kembali dan disempurnakan agar lebih efektif dan berkeadilan. Prioritas utama harus tetap pada perlindungan masyarakat, di samping upaya pencegahan kejahatan keuangan. Transparansi dan akses informasi yang mudah bagi masyarakat menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik.
